Free Web space and hosting from 20megsfree.com
Search the Web

 
 

Korea Akan Bangun Penggilingan Padi 
Modern di Gorontalo

Rabu, 09 Juli 2003
Gorontalo-ROL--Pengusaha asal Korea bukan hanya membantu petani memanfaatkan lahan tidur seluas 300 hektare melalui program pengembangan tanaman jagung, melainkan  juga akan membangun penggilingan padi modern di Provinsi Gorontalo. Manajer PT Indora, Bayu Grahananda mewakili Direkturnya, pengusaha asal Korea, Harry Oha, Rabu (9/7/2003)  mengatakan bahwa penggilingan padi itu menggunakan teknologi canggih agar produksi meningkat dan menghasilkan beras berkualitas. 

Grahananda mengatakan bahwa gilingan padi tersebut berkapasitas enam ton setiap jam, sehingga akan sangat membantu petani dalam mempercepat proses pengolahan hasil panen menjadi beras, dan langsung siap dipasarkan. "Begitu panen, maka petani langsung dapat menikmati hasil berasnya, karena tidak perlu menunggu lama di penggilingan padi, "kata Bayu Grahananda. Bila selama ini petani menghasilkan beras yang tingkat keutuhannya hanya 25 persen, dan 75 persen pecah, maka dengan penggilingan tersebut akan dihasilkan beras berkualitas tinggi dengan keutuhan 100 persen. Melalui pengadaan penggilingan padi tersebut diharapkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan para petani di Gorontalo semakin membaik, kata Grahananda, tanpa merinci nilai investasi penggilingan itu.ant/mim 

Tunjang Agropolitan Jagung:
Pengusaha Korea Investasi 10 Miliar ke Gorontalo
Rabu, 9 Juli 2003
Marisa – Gorontalo Post---Secara beruntun masyarakat Pohuwato mendapat kabar menggembirakan karena  kemarin secara bersamaan dua investor asal Korea bertandang ke Pohuwato. Keduanya secara bergantian diterima langsung Bupati Pohuwato, Drs.  Jahya K.  Nasib,  bersama jajarannya. Investor pertama pengusaha dari petani adalah Korea Jo Bong Ku yang didampingi Yamin Tahir dari PT Barin Niaga Semesta dan Agus Sakbani dari PT Monogro Kimi. Dalam paparanya pengusaha Korea ini akan menanamkan investasi dalam bidang Agropolitasn Jagung Hibrida dengan varietas C7 dan C9. 

Rencana awal pengembangan jagung hibrida ini seluas 1500 hektare, dengan nilai investasi 10 miliar di luar bantuan peralatan pertanian. Dari investasi ini pengembanganya akan dibangun pabrik pengolah hasil pertanian berupa pakan ternak, pupuk, dan tepung. Seluruh hasil produksinya selanjutnya akan dipasarkan ke negara Korea. 

Menanggapi keinginan investor Pejabat Bupati sangat mendukungnya, dan beliau akan memberikan bantuan berupa kemudahan berinvestasi karena hal itu akan meningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Pohuwato. Humas dan Protokol Kabupaten Pohuwato,  Armand Mohammad,  menambahkan bahwa usai pertemuan dengan pengusaha yang tergabung dalam The Federation of Korea Advance Farmers  ‘Federasi Petani Korea’  selanjutnya mereka yang didampingi Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato akan meninjau lokasi lahan di Desa Manawa, Suka Makmur,  dan Balayo. 

Gaet Pengusaha Korea Bangunkan  Lahan Tidur

Senin, 7 Juli 2003
Bonebolango –Gorontalo Post--- Lahan seluas 300 hektar akan ditanami jagung.  Pemilik lahan kritis di Kabupaten Bonebolnago (Bonbol) boleh berbangga, sebab dalam waktu dekat  lahan yang selama ini ‘ tidur ’ akan menjadi produktif dengan bantuan pengusaha asal Korea yang akan menanami jagung. 
Pengusaha di bidang pertanian asal Korea yang juga mitra kerja Yamin Tahir membutuhkan lahan seluas 1500 hektare di Gorontalo dan dipastikan 300 hektare di antaranya berlokasi di Kabupaten Bonbol. Lahan yang luas tersebut seluruhnya akan ditanami jagung sebagai penunjang program agropolitan yang dicanangkan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. 

Penjabup Ismet Mile saat mendampingi Yamin Tahir bertatap muka dengan petani berharap agar masyarakat turut mendukung program agropolitan. Demikian elemen lain seperti BUMD dan pihak swasta juga mendukung program agroplitan ini. “Masyarakat hanya menyiapkan lahan saja, kemudian akan menikmati hasilanya,” ujar Ismet. Dikatakannya pula, petani akan senang sebab bukan hanya buah jagung yang dapat dijual, melainkan juga semuanya, mulai  dari akar, batang,  sampai daun pun  akan dibeli pengusaha Korea. “Untuk lahan kritis, kami prioritaskan untuk ditanami jagung yang hanya untuk diambil batang dan daunnya,” lanjut Ismet. 

Usai memberikan pengarahan kepada petani, Ismet Mile bersama Direktur BUMD dan Yamin Tahir mendampingi pengusaha Korea untuk meninjau lokasi pertanian yang akan dijadikan lahan penanaman jagung. 

Korea akan Bangun Pabrik 
Panggiliran Beras Modern di Provinsi Gorontalo 

Senin, 7 Juli 2003
Gorontalo – Gorontalo Post---Ini kabar gembira bagi petani Gorontalo. Pemerintah Korea berkeinginan membantu teknologi untuk peningkatan produksi dan kualitas beras di Gorontalo. “ Jika selama ini produksi padi hanya 4-5 ton per hektar, maka dengan tekonologi yang baru ini produksinya akan mencapai 9-10 ton per hektare,” kata Bayu Grahananda, salah seorang Manajer PT Indora yang menerjemahkan paparan Presiden Direktur PT Indora Mr.Harry Oha dari Korea. 

Menurut Mr. Harry, petani Gorontalo setahun bisa panen sampai tiga kali. Untuk itu, dia berkeinginan membangun pabrik penggilingan beras yang bisa menghasilkan beras kualitas tinggi. Pabrik ini mampu memproduksi beras enam ton dalam satu jam. Kehebatan lainnya adalah, padi yang baru di panen langsung bisa diproses jadi beras. “ Jadi, para petani tidak perlu menunggu beberapa hari dikeringkan di matahari. Pokoknya begitu dipanen langsung bisa diproses jadi beras,” jelas Mr. Harry Oha. 

Bayu menambahkan bahwa pabrik yang rencananya akan dibangun di Gorontalo itu akan menciptakan beras dari tiga segmen. Pertama akan menghasilkan beras kualitas tinggi dengan keutuhan 100%. Tentu saja beras dengan kualitas seperti itu untuk kalangan atas, sedangkan yang kedua adalah beras yang tingkat keutuhannya tiga perempat persen untuk kalangan menengah ke atas dan yang ketiga beras yang tingkat keutuhannya 50% untuk menengah ke bawah. Para petani bisa menjual berasnya dengan harga bervariasi. Dengan sistem penggilingan selama ini, tingkat keutuhan beras yang dihasilkan hanya 25 %, sedangkan 75% pecah. “ Para petani tidak bisa menikmati hasil berasnya dengan sempurna,” tuturnya. 

Ditanya berapa dana yang akan diberikan Pemerintah Korea untuk membantu proyek ini? Bayu mengaku tidak bisa tidak bisa memprediksi. Sebab bantuan yang akan diberikan Pemerintah Korea itu bergantung kepada tingkat kasus yang terjadi di Gorontalo. Dia mencontohkan soal pertanian di Bengkalis. Kendala para petani di sana adalah soal air. Demikian pula dengan Tembilahan di Provinsi Riau, di sana kendalanya adalah soal irigasi. Karena itu, bantuan yang diberikan adalah untuk membiayai pembangunan irigasi. 

Lalu bagaimana dengan Gorontalo? Bayu mengatakan, petani Gorontalo lebih hebat daripada Sumatra:  rajin dan rapi. Demikian pula irigasi yang ada di Gorontalo masih cukup bagus, hanya saja masalah yang dihadapi Gorontalo adalah soal kualitas padinya. “ Kami sudah memeriksa di beberapa tempat dan menemukan kasus yang agak aneh. Bagian atas dari kumpulan padi banyak yang kosong, kemudian di bagian tengahnya sudah ada yang matang, sedang di bagian bawah masih belum matang,” katanya. 

Direncanakan dalam waktu dekat ini, tim Pemerintah Korea akan datang ke Gorontalo untuk melakukan observasi serta bantuan apa yang cocok untuk Gorontalo. Sementara itu, Drs. H. Zamharir A.R.,M.Sc. Wakil Ketua Hubungan Luar Negeri dan Antarlembaga DPP Golkar yang mendampingi tim dari PT Indora mengatakan bahwa  inti dari kerja sama antara Pemerintah Gorontalo dengan PT Indora yang merupakan konsultan dari Pemerintah Korea, khusunya di bidang pertanian adalah menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utama. “ Kalau selama ini pertanian hanya menjadi pekerjaan sambilan, maka dengan adanya teknologi dari Korea ini, pertanian benar – benar menjadi pekerjaan utama,” paparnya.

Ditambahkan nantinya beras Gorontalo bisa melayani kebutuhan pegawai negeri, sebab kualitasnya sudah sangat bagus. Selain itu, Gorontalo akan memiliki jenis beras sendiri, yakni beras Gorontalo. 

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Ir.Fadel Muhammad usai menandatangani MOU (Memorandum of Understanding) ‘nota kesepahaman’  antara Pemerintah Gorontalo dengan PT Indora malam tadi di Rudis Gubernur  mengatakan bahwa Pemerintah Korea akan memberikan bantuan dalam bentuk Grant. ‘hibah’.  Kita sudah harus mampu menerobos ke luar negeri untuk bisa melakukan kerja sama diberbagai bidang. Khusus untuk pertanian, saya sudah mengirim Ketua Bappeda Nurdin Mokoginta berangkat  ke Korea, sedangkan di bidang perhubungan kita mencoba melakukan hubungan dengan Malaysia, dan saya sudah mengirim Kepala Dinas Perhubungan,” ungkapnya. 

 Selangkah Lagi Gorontalo Jadi Bank Kelapa di Asia 

Kamis, 3 Juli 2003
Gorontalo—Gorontalo Post--- Seluruh varietas kelapa dunia bakal ditanam di Gorontalo. Untuk merealisasi hal tersebut, Balai Penelitian Kelapa ( Balitka ) Manado segera turun ke lapangan untuk menentukan lokasi tempat pusat bank kelapa.  Ada tiga lokasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, yakni Desa Suka Makmur, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato; Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;  dan Desa Mongiilo,  Kecamatan Tapa, Kabupaten Bonebolango. 

Kadubsin Pengelolaan Kebun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Suhardi Hadju bahwa menjelaskan sebenarnya lokasi bank kelapa terbesar  di Asia itu rencananya dipusatkan di Riau. Akan tetapi,  karena ada pertimbangan tertentu, maka  lokasnya dipindahkan ke Gorontalo. Bank kelapa tersebut rencananya akan menempati lahan seluas 300 hektar.   “ Sengaja kami mencari lokasi sebanyak mungkin, biar Balitka yang menentukan lokasi mana yang paling pas,” ungkap Suhardi kemarin. Lokasi seluas 300 hektar itu rencananya bukan hanya ditanami kelapa,  tetapi juga akan dibuat perkantoran untuk menunjang bank kelapa, yang seluruhnya dibiayai oleh soft loan  ‘pinjaman lunak’ dari  luar negeri. Untuk seluruh dunia bank kelapa berpusat di Malaysia dengan nama International Cocount Gene (ICG). 

Apa keuntungan bila bank kelapa itu untuk Gorontalo? Suhardi menjelaskan bahwa keuntungannya cukup banyak. Yang paling besar adalah, Gorontalo akan menjadi pusat kelapa dunia. “ Gorontalo akan menjadi pusat perhatian dunia bilamana ada orang membicarakan masalah kelapa. Dan, boleh jadi, Gorontalo akan menjadi pusat penelitian kelapa dunia karena seluruh varietas kelapa dunia ditanam di Gorontalo,” ujarnya. Keuntungan lainnya adalah  tertariknya minat wisatawan mancanegara untuk melihat pusat kelapa di Asia,  dan dari bank kelapa juga kita bakal mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah (PAD). 

Jepang Bantu Rp 500 Miliar Atasi Banjir di Gorontalo

Senin, 30 Juni 2003
MANADO, Suara Pembaruan Online- Pemerintah Jepang lewat Japan International Cooperation Agency (JICA)  tahun ini memberikan bantuan sekitar Rp 500 miliar kepada Provinsi Gorontalo untuk mengatasi banjir di sekitar Danau Limboto. Gubernur Gorontalo Ir. Fadel Muhamad mengatakan kepada Pembaruan di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu pekan lalu, pihaknya sudah mendapat pemberitahuan dari pemimpin JICA di Jepang mengenai bantuan itu. "Tinggal kami akan menemui Presiden Megawati untuk menyampaikan hal tersebut," katanya. 

Ia optimistis tahun ini pemberian bantuan terealisasi karena sangat penting untuk mengatasi banjir di Gorontalo. Ia mengatakan, sudah sejak lama Danau Limboto meluap pada saat turun hujan lebat hingga mengenangi permukiman penduduk. Bahkan, kalau hujan lama banjir dari danau itu mencapai Kota Gorontalo. "Kami melihat warga menderita, karena itu kami mencari jalan keluar dengan mencari dana dan JICA ingin membantu," kata Gubernur. 
Fadel mengatakan, dengan pembangunan tanggul di sekitar Danau Limboto, pengerukan, serta penghijauan kembali, tidak akan terjadi lagi banjir di Gorontalo. Kemudian air Danau Limboto dapat digunakan untuk irigasi teknis mengingat areal sawah cukup luas di sekitar danau itu. 

Berdasarkan catatan, Danau Limboto yang luasnya sekitar 8.000 hektare terus mendangkal. Bahkan, di beberapa bagian kedalamannya tinggal dua meter dan luasnya terus menyempit.

Fadel vs. Kejaksaan:
Tarik-Menarik Lokasi Peradilan terhadap 24 Kapal Asing

Selasa, 30 Juni 2003
BITUNG –Gorontalo Post-- Tidak mudah memperjuangkan pelaksanaan proses hukum terhadap 24 kapal asing yang nyata-nyata memasuki perairan Gorontalo tanpa berkas-berkas dokumen. Beberapa fakta mencuat dalam pertemuan serta kunjungan Gubernur Gorontalo ke Pelabuhan Armada Pangkalan Utama ke TNI AL (Lantamal) Bitung. Termasuk di antara soal beking kuat para pengusaha dan pensiunan TNI AL di balik kasus itu. Karena itu, menurut Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, penanganannya harus ekstra hati-hati dan mengacu kepada hukum yang berlaku. 

Bukan hanya segelintir orang yang menduga soal adanya beking orang kuat tersebut. Sebut saja  Komandan Lantamal Bitung Laksamana Bitung (Mar) FX Eddy Santoso pun mengakui dan menjelaskan soal itu. Katanya pihaknya kadang-kadang mengalami kewalahan dan tidak mampu melawan kuatnya arus para senior di jajaran TNI AL yang punya bisnis di bidang perikanan itu. 

Keganjilan kedua dan sempat terjadi tarik-menarik yang sengit adalah soal pelaksanaan peradilan terhadap 24 kapal asing tersebut. Menurut versi Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung yang didukung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara bahwa proses peradilan terhadap kapal asing itu harus dilakukan di Bitung atau di wilayah Sulut karena keberadaan kapal-kapal tersebut. Mereka bersikeras dan mati-matian agar proses peradilan hukum kapal asing tersebut dilakukan di wilayah hukum Bitung. 

Ironisnya, meski Gubernur Fadel sudah menyatakan berulang-ulang soal keinginannya agar proses hukum dilakukan di Gorontalo dengan alasan tiga faktor, tetap saja tidak digubris. Faktor-faktor versi Gubernur Fadel itu sendiri: (1) lokasi tertangkapnya kapal-kapal asing diperairan Gorontalo yang dilakukan langsung oleh rakyat setempat; (2) akibat ulah para nelayan asing itu, rakyat setempat mengeluh dan melakukan  demonstrasi. Bahkan ada juga yang nekat dan membakar dan menjadikannya rumpon; dan (3) ingin mengingatkan masyarakat Indonesia, bahwa kawasan Teluk Tomini tidak bisa lagi dijadikan kawasan penjarahan oleh kapal-kapal besar. Lagi pula sudah ada kesepakatan antara tiga Pemda Gorontalo, Sulut, dan Sulteng, bahwa kawasan itu hanya untuk menghidupi nelayan.  “Karena itu, keinginan untuk menuntaskan secara hukum serta bisa diketahui langsung oleh masyarakat Gorontalo harus segera diwujudkan,” tegas Fadel yang dalam acara tersebut didampingi aparat di Pemda Provinsi, antara lain Asisten II, Bony M. Ointoe; Asisten III, Hamdan Datunsolang; Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, Nasrun Patadjai; Kajati Gorontalo, Sumardjono; serta salah seorang anggota DPR Provinsi Gorontalo yang juga dari TNI AL, yakni Letkol (Mar) Agung Pramono. 

Tarik-menarik dan sikap maju mundur yang diperlihatkan pihak Kejati Sulut dan Kejari Bitung ini sempat bertahan lama dalam dialog yang digelar Gubernur Fadel di Hotel Grand Puri Manado selama hampir tiga jam. Kesan yang tampak pada mereka seperti ada tekanan yang cukup dahsyat, yang membuat mereka terpaksa berargumen agar pelaksanaan proses hukum dilakukan di Bitung. 

Syukurlah,  argumen yang disampaikan Kejati Sulut dan Kejari Bitung di penghujung  dialong mulai melemah, ketika para peserta lainnya berbalik mendukung argumen yang disampaikan Gubernur Fadel. Gubernur Fadel yang memiliki alasan kuat itu berhasil menggiring forum pada kesepakatan akhir bahwa pelaksanaan peradilan terhadap kapal-kapal asing itu dilakukan di wilayah hukum Gorontalo. 

Penyerahan Berkas 

Sebagai realisasi dari kesepatakan Grand Puri Hotel Manado, usai peninjauan ke lokasi penambatan kapal asing, akhirnya dilakukan serah terima berkas pemeriksaan yang dilakukan oleh Gugus Keamanan Laut (Guskamla) yang dipimpin Laksamana Pertama (Mar) Moechlas kepada Gubernur Fadel dan dilanjutkan kepada pihak Kejaksaan dan diterima langsung oleh Kejati Gorontalo. 

Akan tetapi, sebagaimana ditegaskan Kajari Bitung Dominggu Agan, pemeriksaan dianggap belum tuntas karena masih akan menghadirkan saksi penguat di antaranya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Nasrun Patadjai. Untuk itu,  forum menyepakati agar seluruh berkas dalam dua pekan ini bisa tuntas dan langsung diajukan ke pengadilan. 

Gorontalo  Ekspor 68 Ribu Ton Jagung ke Malaysia 

Senin, 30 Juni 2003
Manado, Suara Pembaruan Online--Pada bagian lain, Gubernur Gorontalo mengatakan, tahun 2003 ini daerahnya akan mengekspor jagung ke Malaysia sebanyak 68.000 ton serta mengantarpulaukan sekitar 230.000 ton ke beberapa daerah di Tanah Air. Dia mengatakan, jagung yang akan diekspor itu saat ini ditanam pada lahan 70.000 hektare yang melibatkan sekitar 4.800 kepala keluarga (KK) petani di beberapa keecamatan. Tahun lalu pihaknya mengekspor ke Malysia ratusan ton jagung. Ia mengatakan, ekspor ini merupakan, bagian dari program "agropolitan" yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak beberapa tahun lalu. 

Dikatakan, dengan program agropolitan pendapatan petani cukup tinggi. Jagung petani dibeli oleh pemerintah daerah dan kemudian dijual kepada pengusaha untuk diekspor. Petani tidak menjual langsung kepada pengusaha atau eksportir melainkan kepada pemerintah, dengan harga yang cukup tinggi, Rp 700/kg. Menurut Gubernur, Gorontalo sangat cocok untuk tanaman jagung. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mengembangkannya dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan. Dalam pengembangan jagung ini pihaknya melibatkan banyak pakar dan aparat pemerintah yang berpengalaman. Ini merupakan langkah pemerintah daerah utnuk mengatasi kemiskinan. 

Selain jagung, pihaknya juga mengembangkan sektor perikanan. Potensi ikan di perairan Gorontalo besar. Dalam pengembangan perikanan ini diberikan bantuan kepada nelayan. (136) 

Sejumlah 23 Kapal Nelayan Asing Ditahan di Gorontalo

Senin, 30 Juni 2003
MANADO, Suara Pembarauan Online - Gubernur Gorontalo Ir Fadel Muhamad meminta agar 23 kapal ikan berbendera Cina yang ditangkap mencuri ikan di sekitar perairan Gorontalo atau Teluk Tomini beberapa waktu lalu diproses secara hukum hingga ke pengadilan.
 

Foto: SCTV
"Kasus kapal ini jangan didiamkan, harus diproses secara hukum, karena ini pelanggaran hukum," kata Gubernur Fadel Muhamad kepada Pembaruan pekan lalu di Manado usai melakukan pertemuan dengan jajaran Dan Latamal VI Bitung yang wilayah kerjanya hingga Gorontalo. 

Pertemuan tersebut untuk membahas masalah penangkapan 23 kapal ikan milik nelayan Cina yang mencuri ikan di wilayah perairan Gorontalo. Ke-23 kapal itu langsung digiring oleh TNI AL ke Pangkalan TNI AL di Bitung untuk diproses secara hukum. 

Dukungan 

Ia mengatakan, Kepala Staf TNI AL Laksamana Bernard Kent Sondakh mendukung kasus ini diproses secara hukum. 

"Jadi, kita akan proses terus," kata Fadel yang didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo Soeharjono, S.H. dan beberapa pejabat lainnya. Saat ini kapal asing tersebut ditahan di Dan Lantamal Bitung Sulut dan diperiksa oleh aparat TNI AL dan selanjutnya diproses di Kejari Bitung untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri di Gorontalo. (136) 

Gorontalo Ambil Alih Peran Sulut: 
Buka Bandara Kargo dan Pemda se-KTI 
Digandeng Pelindo VI 

Rabu, 25 Juni 2003
Gorontalo—Gorontalo Post--Hari ini seluruh Bappeda dan Kimpraswil se-Sulawesi bertemu di Jakarta membahas soal Tata Ruang Sulawesi. Pertemuan yang rencananya akan dibuka Menteri Kimpraswil DR.Ir. Soenarto itu dihadiri Gubernur Gorontalo, Ir. Fadel Muhammad, selaku Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) yang juga menjadi salah seorang pembicara dalam acara tersebut. Diperoleh informasi bahwa Gorontalo akan memulai langkah awalnya  mengambil alih peran Sulut sebagai pintu gerbang di Sulawesi bagian utara. “ Gorontalo akan memosisikan dirinya sebagai provinsi penting di Sulawesi,” kata Fadel yang dihubungi malam tadi.

Menurut Fadel yang ingin mengangkat Gorontalo ke pentas nasional itu, materi pembahasan Tata Ruang Sulawesi itu menyangkut soal pengembangan energi listrik se-Sulawesi, lintasan rel kereta api di Sulawesi, dan pengembangan jalan trans-Sulawesi. Yang tidak kalah pentingnya, kata Fadel, adalah program pemantapan pengembangan Teluk Tomini, status Pelabuhan Anggrek, dan Pelabuhan Gorontalo menjadi pelabuhan bebas. Demikian pula pengembangan Bandara Jalaluddin menjadi bandara kargo internasional. “Jika Tata Ruang Sulawesi ini rampung, maka Gorontalo akan memetik banyak keuntungan karena posisinya amat strategis. Apalagi konsep pembangunan Gorontalo sudah jelas,” paparnya. 

Menyinggung soal perubahan wajah Kota Gorontalo, Wakil Ketua APPSI Pusat ini mengatakan bahwa  Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi Gorontalo tentu harus didandani, yang tentu saja membutuhkan dana yang kini sedang diperjuangkan untuk mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat. “Mudah-mudahan kita bisa memperoleh dana itu,” katanya. 

Pelindo IV Gandeng Pemda KTI 

Sementara  itu, sebagaimana dilansir Republika, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV yang saat ini sulit memperoleh suntikan dana untuk mengembangan sejumlah pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia ( KTI ), terpaksa harus menjalin kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah setempat. “Kami sulit investasi. Untunglah, ada pemerintah daerah yang cukup baik, misalnya  Provinsi Gorontalo, yang mau menanamkan investasinya di bidang pelabuhan,” ucap Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV, Djarwo Suryanto, pada acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) DPR di Jakarta akhir pekan lalu. 

Selain Gorontalo, pemerintah daerah lain yang ikut menanamkan investasi adalah Manokwari dan Ternate. Manokwari menanamkan investasinya sebesar Rp 2 miliar, dan Ternate menginvestasikan dana senilai Rp 1 miliar. “Pemerintah daerah mengalokasikan dana APBD-nya untuk investasi di sejumlah pelabuhan yang dikelola Pelindo IV,” ujar Djarwo sambil mengungkapkan mengenai share-nya semua bergantung kepada besarnya dana investasi yang ditanam oleh pemerintah daerah. Diakui Djarwo, Pelindo IV saat ini sulit memperoleh dana investasi untuk pengembangan pelabuhan di KTI. Di pihak lain,  tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelabuhan di KTI makin tinggi. “Untuk memenuhi harapan tersebut, kami menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan investasi,” ungkap Djarwo. 

Peluang investasi juga dapat diperoleh melalui program merjer Pelindo III dan Pelindo IV. Menurut Djarwo, Pelindo IV dan Pelindo III telah melakukan studi banding mengenai proses merjer dua Pelindo tersebut. “Untuk masalah merjer Pelindo itu, kami mengajak Universitas Hasanuddin untuk melakukan studi banding,” tutur Djarwo. “ Kita akan kaji  kualitas prasarana pelabuhan, dan kemungkinan pembangunan pelabuhan di kawasan Timur.” 

Rencana penggabungan Pelindo III dan Pelindo IV mendapat reaksi keras dari Kementerian Percepatan Pembanguan Kawasan Timur (PPKTI) karena kebijakan merjer dinilai tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah. Ditanya mengenai pendapat tersebut, Djarwo mengatakan bahwa Pelindo tidak memiliki wewenang untuk memutuskan. “Semua keputusan berada pada Kementerian Negara BUMN sebagai pemegang saham. Pelindo tugasnya hanya melakasanakan. Apabila diminta untuk dikerjakan,  kami kerjakan. Kami tidak berada pada posisi untuk memutuskan merjer atau tidak,” tandas Djarwo. 

Fadel Bicara Soal 
Entrepreneur Government  di Makassar 

Rabu, 25 Juni 2003
Makassar—Gorontalo Post--Konsep Entrepreneur-Government (EG) atau 'pemerintahan wirausaha'  kini bukan menjadi wacana yang baru lagi. Buktinya konsep EG saat ini telah diangkat menjadi materi pada Diklatpim II untuk menduduki jabatan eselon II yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) se-Indonesia Timur yang berlangsung di Makassar. Hebatnya lagi,  Diklatpim kali ini diikuti oleh 140 peserta perwakilan se-Indonesia Timur. Yang membanggakan kita adalah untuk yang ketiga kalinya Gubernur Gorontalo, Ir. Fadel Muhammad, menjadi pembicara seputar konsep EG di Makassar. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Dra. Hanna Rauf,  menjelaskan bahwa dipilihnya Gubernur Fadel Muhamamad menjadi pembicara konsep EG menjadi sebuah kebanggan karena di antara lima gubernur se-Sulawesi hanya Fadel Muhammad menjadi pembicara konsep EG. Ini adalah sebuah kebanggaan  “Alasan utama dipilihnya  Fadel, karena EG bukan hanya konsep, merlainkan sudah benar-benar di implementasikan di Gorontalo. Karena itu,  LAN tidak salah mengundang Fadel guna membawakan  seputar EG tersebut,” ujar Hanna Rauf. 

Sementara itu, Winarni Monoarfa yang khusus diundang untuk hadir pada acara Diklatpim guna memberikan perbandingan kepada peserta menjelaskan bahwa sekalipun ada kendala birokrasi ala sentralistik berpuluh tahun yang kurang mendukung adanya inovasi dan kreasi, tetapi penerapan EG di Gorontalo telah berhasil, dan telah mengangkat citra Gorontalo menjadi setara dengan daerah lainnya. 

Identik dengan paparan Winarni Monoarfa, beberapa pokok pikiran seputar konsep EG juga disampaikan oleh Fadel Muhammad kepada para peserta Diklatpim Indonesia Timur di Makassar. Di antaranya adalah konsep otonomi daerah yang memungkinkan daerah untuk berkreasi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. “Harapan rakyat kepada pemerintah sangatlah besar, sehingga pemerintah juga harus bisa memberikan sesuatu yang berharga kepada mereka,” ujar Fadel Muhammad. Pendapat senada juga disampaikan oleh Kepala Balitbangpedalda Provinsi Gorontalo, Dr.Ir.Hj.Winarni Monoarfa,M.S. juga ikut berbicara dalam diklat tersebut.

Mendiknas Setuju IKIP Menjadi Universitas

Rabu, 25 Juni 2003
Gorontalo- Gorontalo Post--Kerinduan masyarakat Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri berlabel universitas tampaknya tidak lama bakal tercapai Hal ini tampak  dari tanggapan  Menterri Pendidikan Nasional, Prof.Dr.Malik Fajar saat menerima kedatangan para Petinggi IKIP Gorontalo yang menyampaikan keinginan tersebut di Jakarta kemarin. 

Dengan ditengarai oleh Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, jajaran IKIP yang terdiri dari Rektor ,DR.Ir.Nelson Pomaling;  mantan rector, Prof.DR. Nani Tuloli; serta seorang guru besar, Prof. Drs. Tahir Musa; mereka menyampaikan langsung proposal permohonan alih status IKIP Gorontalo menjadi universitas kepada Mendiknas. 

Hampir semua provinsi di Indonesia sudah memiliki universitas negeri unggulan. Akan tetapi, Provinsi Gorontalo hanya memiliki  kampus terbesar dengan status institut, yang kadarnya lebih rendah daripada universitas,  yakni IKIP Negeri Gorontalo. Apakah masyarakat Gorontalo sudah merasa puas dengan status itu? Tentu saja tidak. Kita tidak boleh tinggal diam. Sama halnya dengan perjuangan untuk mendapatkan status provinsi mandiri, terlepas dari Sulut,  yang juga membutuhkan semangat dan kerja sama seluruh komponen masyarakat, dan peralihan status STIKIP menjadi IKIP Gorontalo sekarang ini, yang terwujud berkat adanya sikap proaktif dari unsur civitas akademik IKIP Gorontalo, maka  perjuangan mendapatkan  universitas pun, masyarakat Gorontalo harus bersatu padu untuk meraihnya. 

Demikian pula, pihak IKIP yang kini dipimpin Dr.Ir Nelson Pomalingo melakukan hal yang sama. Tekad Nelson, mantan Ketua Presnas P2G (Presidium Nasional Pembentukan Provinsi Gorontalo), adalah agar Provinsi Gorontalo sudah memiliki universitas negeri yang representatif pada tahun 2004. 

Sedikit perbedaan antara perjuangan beralih status ke IKIP tahun 2000–2001 lalu, di mana kala itu pihak perguruan tinggi yang dipimpin Prof.Nani Tuloli boleh dikatakan hanya berjuang sendirian. Kali ini perjuangan untuk mendapatkan  universitas, boleh dikatakan sedikit lebih ringan karena didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. 

Berkat lobi Gubernur Gorontalo, Ir. Fadel Muhammad, yang terkenal dekat dengan pihak Jakarta, maka tidak sulit perjuangan mereka di Jakarta. “Alhamdulillah, Pak Menteri menanggapi positif dengan keinginan IKIP Gorontalo untuk beralih status menjadi universitas,” tandas Fadel kemarin via HP dari Jakarta. Lagi pula, tambah Fadel, keinginan meraih universitas sangat beralasan. Di samping tuntutan akademik sebagaimana yang diharapkan pihak IKIP, lebih daripada itu adalah tuntutan masyarakat,yang juga tuntutan sebuah daerah yang sudah berstatus provinsi. 

“Bukankah hampir seluruh Provinsi di Indonesia sudah memiliki universitasnya sudah lebih dari satu. Jadi,  mengapa tidak dengan Gorontalo,” papar Fadel mengemukakan alasan – alasan saat bertemu Mendiknas. Tanggapan baik Malik Fajar atas usulan itu menjadi tantangan bagi pihak IKIP. Mendiknas meminta supaya keinginan universitas tidak senata didasari eufouria emosional, melainkan harus tetap mengikuti prasayarat – prasyarat akademik yang harus dipenuhi. 

Perguruan tinggi adalah lembaga akademis yang mengedepankan kriteria – kriteria akademik yang harus dipenuhi. Bila kriteria itu tidak dipenuhi, maka hal itu tidak dapat dipaksakan, bahkan sekalipun tuntutan dan desakan itu berasal dari seluruh warga,” papar Malik Fajar seperti disampaikan Fadel Muhammad.  Pada pertemuan itu, Rektor Nelson menyampaikan langsung proposal permohonan alih status IKIP menjadi universitas. 

Pemprov Gorontalo Membuat 
Posko Agropolitan di Setiap Kecamatan 

Selasa, 24 Juni 2003
Gorontalo-ROL--- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam waktu dekat segera membuat posko agropolitan, khusus bagi tanaman jagung di setiap kecamatan di provinsi tersebut. Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Selasa, mengatakan bahwa semua camat akan diberdayakan dalam program tersebut agar bisa menjadi manajer produksi, terutama untuk menampung semua hasil petani.

Melalui pembentukan posko tersebut, para rentenir yang selama ini banyak merugikan petani tidak bisa lagi dengan sesuka hati mempermainkan harga ataupun mendikte petani, sehingga petani bisa semakin sejahtera dari hasil pertaniannya.Para camat akan diberikan modal sebesar Rp1 miliar dengan rincian untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp 500 juta dan biaya operasional, seperti pembelian bibit, transportasi sebesar Rp 500 juta. "Kepercayaan petani terhadap rentenir yang lebih besar daripada terhadap pemerintah harus  segera kita dihilangkan agar para petani bisa lebih maju,  dan perekonomian masyarakat setiap  tahun makin meningkat, "kata Gubernur Fadel. ant/mim

Gorontalo – Malaysia Buka Jalur Agrobisnis

Senin, 23 Juni 2003
GORONTALO-Gorontalo Post--Tekad Provinsi Gorontalo untuk menggenjot pembangunan lewat pemberdayaan sektor ekonomi terus diupayakan lewat berbagai cara. Dalam pertemuan dengan Indonesia-Malaysia Businees Council (IMBC) di Makassar, Jumat (20/06/2003) malam, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, meminta kepada delegasi bisnis Malaysia untuk lebih mengintensifkan hubungan bisnis dengan Indonesia, khususnya dengan wilayah Sulawesi. Apalagi delegasi bisnis Malaysia ini, kebanyakan bergerak dalam segmen agroindustri, khususnya perikanan dan perkebunan, maka hubungan bisnis dengan Sulawesi terutama dengan Gorontalo sangatlah menjanjikan, karena hal itu sangat klop dengan potensi wilayah Gorontalo. 

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Badan Kerja Sama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS), Fadel menjelaskan bahwa sebagian besar potensi daerah di Sulawesi adalah pada sektor perikanan dan perkebunan tadi. Dia memberikan contoh bahwa Gorontalo sebagai penghasil jagung dan kelapa, Sulut sebagai pengahasil cengkih dan kelapa, Sulsel penghasil kakao, dan Sultra sebagai penghasil jambu mente. “Potensi Sulawesi sangat menjanjikan terutama pada sektor perikanan dan perkebunan. Kalau delegasi bisnis Malaysia mau berinvestasi di Sulawesi untuk menggarap potensi itu, maka kami akan mendukung,” ujar Fadel yang juga Ketua BKPRS menggantikan Zainal Basri Palaguna.  Fadel Muhammad juga berharap agar kunjungan delegasi bisnis seperti ini dapat diintensifkan pada waktu yang akan datang. 

Tanri Abeng yang tampil setelah Gubernur Sulsel, menjelaskan bahwa kesiapan Pemerintah Daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memaparkan potensi daerahnya kepada para delegasi IMBC adalah sangat penting. Sebab dari keterbukaan para pimpinan daerah itulah, menurut Abeng, para pengusaha dari negeri jiran itu mau membuka usahanya di Sulawesi.  Lima sektor usaha yang menjadi perhatian delegasi bisnis Malaysia ini di antaranya adalah pertanian, industri pengolahan dan perikanan, infrastruktur, energi, telekomunikasi, keuangan, perbankan, properti, perdagangan, logistik, dan sumber daya manusia.  Misi investasi dan perdagangan tersebut,  tambah Tanri Abeng,  tidak akan jalan sekaligus, melainkan secara bertahap. 

Setelah mengikuti pertemuan dengan jajaran delegasi IMBC, Sabtu siang sebelum menuju ke Jakarta, Fadel Muhammad menggelar pertemuan dengan pengurus BKPRS di Menara Makassar. Dua agenda penting dalam pertemuan tersebut adalah finalisasi tata ruang Sulawesi yang akan dibahas bersama menteri Kimpraswil RI, Soenarno pada tanggal 25-26 Juni 2003 mendatang. Yang kedua adalah prakondisi penyegaran di tubuh BKPRS, di mana berkembang isu bahwa akan segera diadakan pergantian Direktur Eksekutif dari Taslim Arifin kepada DR. Ikrar Muhammad Saleh. Rumor itu menyebutkan bahwa Taslim Arifin segera menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pakar. 

Pemprov Gorontalo Beli Kotoran Kuda

Senin, 23 Juni 2003
Gorontalo-ROL---- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akan membeli kotoran kuda agar tidak lagi berceceran di jalanan dalam Kota Gorontalo. Hal ini merupakan  upaya menjadikan kota tersebut tetap bersih.  "Saya sudah perintahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk membeli kotoran kuda itu dengan harga Rp1.000 per kilogram (kg), kata Gubernur Fadel Muhammad.  Pemprov terus membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo supaya ibu kota provinsi ini tetap bersih, dan semua warga dan para tamu yang bertandang ke daerah ini makin merasa nyaman. 

Salah satu bentuk bantuan Pemprov adalah dengan jalan membeli semua kotoran kuda. “Selama ini kotoran itu berceceran di jalan-jalan, jatuh dari kendaraan tradisional bendi,” kata Gubernur. Pemerintah tidak akan mungkin menghilangkan kendaraan tradisional angkutan umum khas daerah Gorontalo. Tetapi untuk menjaga agar kotoran kuda tidak berceceran dimana-mana, maka Pemporv siap menampung kotoran tersebut. 

Menurut Gubernur Fadel, kotoran kuda manfaatnya sangat besar untuk dijadikan pupuk bagi tanaman. Akan  tetapi,  jika kotoran itu dibiarkan menumpuk atau berceceran di jalan, maka hal itu akan menimbulkan bahaya penyakit dan polusi udara. "Bagaimana perasaan kita  jika turun dari kendaraan, seperti motor atau mobil,  lalu pakaian kita kena debu yang bercampur kotoran kuda kering? Tentu akan menimbulkan bau tidak enak dan sangat mengganggu,” kata Gubernur Fadel. ant/mim

Kasus 23 Kapal China akan Disidangkan di PN Gorontalo

Senin, 23 Juni 2003
Manado-ROL--Kasus 23 kapal asing berbendera China memasuki perairan Teluk Tomini tanpa memiliki izin dan saat ini sedang disidik Lantamal Bitung, akan disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo selaku salah seorang tim pemantau kasus tersebut, Jootje Nento,  Senin,  mengatakan bahwa Danlantamal VI Bitung, Laksamana Pertama, Edi Susanto setuju kasus itu disidangkan di PN Gorontalo. 

Jootje Nento mengatakan, dalam pertemuan tim pemantau dengan Danlantamal VI itu belum lama ini, juga telah dibicarakan mengenai koordinasi instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut atas kasus tersebut. Misalkan diperlukan koordinasi Kejaksaan Negeri Bitung dengan Kejaksaan Negeri Gorontalo, terutama mengenai tempat persidangan kasus kapal-kapal asing dari negeri "tirai bambu" tersebut. 

Dalam penanganan kasus tersebut, Provinsi Gorontalo masih kekurangan fasilitas sehingga  timbul tiga opsi. Opsi pertama, disik di Bitung dan persidangan di Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut); opsi kedua, sidik di Bitung, tetapi persidangannya di PN Gorontalo; dan  opsi ketiga, disik di Gorontalo dan persidangan di Gorontalo. Akhirnya, berdasarkan aspirasi masyarakat, maka yang dipilih adalah opsi kedua, kata Jootje Wanta.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Amir Piola Isa,  mengatakan bahwa legislatif sebagai wakil rakyat akan terus memantau proses hukum terhadap kasus tersebut sampai  tuntas. Kasus kapal asing menangkap ikan secara ilegal di Teluk Tomini mendapat perhatian serius oleh berbagai kalangan masyarakat karena sangat merugikan pemerintah maupun nelayan di daerah ini. "Setiap tahun Provinsi Gorontalo mengalami kerugian sekitar Rp 3 triliun akibat penangkapan ikan secera ilegal oleh kapal-kapal asing, "kata Ketua Dewan Amir Piola Isa. ant/mim

PT PLN-Pemprov Gorontalo Sepakat 
Kembangkan PLTA Waduk Dumbaya Bulan

Sabtu, 21 Juni 2003
Gorontalo, Fokus Online ---Potensi Waduk Dumbaya Bulan menjadi perhatian PT PLN dan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Bahkan, dengan menggandeng Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, potensi air di daerah Gorontalo tersebut akan dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang diharapkan menambahkan keandalan pasokan listrik di provinsi termuda di Pulau Sulawesi tersebut. 
 
Untuk itulah, pihak  PT PLN dan Pemprov Gorontalo pada tanggal 30 Oktober 2002 telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) ‘nota kesepakatan’. Acara pendatanganan dilakukan oleh Dirut PT PLN, Eddie Widiono S., dengan Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad. 
Hadir pula pada acara yang berlangsung di kantor pusat PT PLN itu tersebut antara lain, Rustam Syarif, Dirjen Sumber Daya Air Depkimpraswil, Ketua DPRD Gorontalo,  dan sejumlah pejabat dari Kimpraswil dan PT PLN. 

Pembangunan PLTA Dumbaya Bulan, menurut Eddie Widiono, akan memberikan keuntungan bagai semua pihak. Bagi PT PLN kehadiran PLTA di Provinsi Gorontalo diharapkan bisa menekan biaya operasional pembangkitan listrik yang selama ini didominasi oleh PLTD. Sebab biaya operasional PLTD kini terus meningkat seiring dengan naiknya harga bahan bakar. 

Selain itu, kehadiran PLTA di Gorontalo diharapkan akan menambahkan pasokan listrik di daerah yang masuk dalam unit PT PLN Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo ini. 

Sementara itu,  Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad mengungkapkan bahwa akibat masih didominasinya pasokan listrik oleh PLTD, maka daerah yang dipimpinnya saat ini masih mendapat subsidi listrik sebesar Rp 15 miliar setiap tahun. Subsidi itu, papar Fadel, akibat hasil penjualan listrik kepada masyarakat masih di bawah biaya operasional pembangkitan listrik yang dikeluarkan oleh PT PLN. ‘’Karena itu,  kita akan mengembangkan Waduk Dumbaya Bulan,’’ ujar Fadel. 

Pengusaha yang kini menjadi Gubernur ini mengungkapkan Waduk Dumbaya Bulan memiliki kedalaman lebih dari 15 meter, dan juga tergolong sebagai waduk yang besar. sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi PLTA. Apalagi masyarakat setempat sudah lama menghendaki pengembangan Waduk Dumbaya Bulan menjadi PLTA. Pihak Pemprov Gorontalo, papar Fadel, menyiapkan dana sebesar Rp 1 miliar untuk studi kelayakan. Meskipun studi kelayakan baru akan dilakukan, persiapannya sudah rampung. ‘’Pihak Depkimpraswil menangani waduk, PT PLN akan menyediakan turbin,  sedangkan pengelolaannya akan dilakukan bersama dengan Pempov,’’ ujar Fadel. Selanjutnya pembangunan proyek PLTA Dumbaya Bulan diharapkan akan mendapat pembiayaan dari Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia.

Fadel Muhammad: 
Rp 57 M Untuk Bangun Ibu Kota Gorontalo 

Sabtu, 14 Juni 2003
Gorontalo, Suara Karya Online--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam tahun anggaran 2003 mengalokasikan dana sebesar Rp 57 miliar untuk Kota Gorontalo. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana dekosentrasi, kata Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, Jumat (13/6/2003) di Gorontalo. Gubernur Fadel mengatakan, dana tersebut diarahkan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan, antara lain, parawisata, pertanian, perikanan, kelautan, serta perhubungan. "Sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo wajar Kota Gorontalo memperoleh dana sebesar itu sehingga nanti bisa makin maju dan sejajar dengan kota lain, "kata Fadel. 

Pemprov berusaha memberikan perhatian khusus terhadap Kota Gorontalo sehingga bisa menarik investor dan terbuka lapangan kerja.  Menurut Gubernur Fadel, pemerintah juga selalu melibatkan masyarakat dalam usaha memajukan kota ini agar tercipta suatu rasa tanggung jawab bersama untuk memelihara dan menjaga fasilitas perkotaan. "Peran warga sangat menunjang dalam pembangunan di era sekarang ini, "kata Fadel, sambil menambahkan bahwa tanpa partisipasi aktif masyarakat akan sulit mencapai keberhasilan. Sebab itu, masyarakat diminta membantu mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kota Gorontalo, termasuk penggunaan dana dari APBN dan dekosentrasi agar benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Begitu juga kepada para pejabat instansi terkait atas penggunaan dana pembangunan tersebut agar pemanfaatannya benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kata Gubernur Fadel. 

Sementara itu Rabu, 11 Juni 2003 lalu, Medi Botutihe dilantik kembali menjadi Walikota Gorontalo bersama dan A.R. Koniyo menjadi Wakil Walikota Gorontalo oleh Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Hari Sabarno. Pelantikan tersebut berlangsung di Gorontalo, berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 13.55-296 Tahun 2003 serta SK Nomor 132.55-296 Tahun 2003 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Gorontolo Periode 2003-2008.  Acara pelantikan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna dewan dengan dihadiri para pejabat teras instansi pemerintah terkait di daerah itu serta para undangan dari berbagai lapisan masyarakat. 

Medi Botutihe dan A.R. Koniyo terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dalam sidang dewan setempat pada tanggal 5 Mei 2003 dengan memperoleh 13 suara dari 25 anggota DPRD Kota Gorontalo. Terpilihnya Medi Botutihe menjadi Walikota Gorontalo untuk kedua kalinya, merupakan suatu sejarah baru bagi kota tersebut karena selama ini belum pernah terjadi. 

Gubenur Gorontalo, Fadel Muhammad, atas nama Mendagri mengatakan, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ini telah berlangsung sangat demokrasi serta berdasarkan aturan normatif dan memperhatikan aspirasi rakyat. Menurut dia, hasil tersebut dapat mencerminkan bahwa masyarakat Gorontalo sangat menghargai demokrasi serta peduli terhadap masa depan Provinsi dan Kota Gorontalo. Fadel Muhammad mengingatkan, pada era sekarang ini pejabat hendaknya menghindari sifat egois, karena hal itu dapat merusak semangat untuk membangun Gorontalo. "Saya minta agar pejabat bisa memperjuangkan kepentingan daerah dan rakyatnya,"kata Fadel. (Ant/D-2) 

Gubernur Fadel Muhammad 
Letakan Batu Pertama Quality Hotel 

Kamis, 12 Juni 2003
GORONTALO –KPDE Kota Gorontalo---Hotel bertaraf internasional pertama di Gorontalo, dan yang kedua di Pulau Sulawesi setelah Makassar, pembangunannya kini telah dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Gorontalo kemarin.  Dengan demikian, dambaan masyarakat Gorontalo segera terpenuhi.

Turut hadir bersama Fadel adalah Walikota Gorontalo, Medi Botutihe; Ketua DPRD Provinsi, Amir Piola Isa; Wakil Gubernur, Gusnar Ismail;  Kejati Gorontalo, Soehardjono, S.H.;  Wakil Walikota, A.R. Konio;  Dekot Gorontalo, Rahman Pakaya.  Peletakan batu pertama itu merupakan tanda dimulainya pembangunan Hotel Bintang Tiga yang berlantai empat. Sekalipun hotel tersebut meruapakan hotel berbintang tiga, tetapi standar pelayanannya setara dengan hotel bintang lima. 

Mengawali acara peletakan batu pertama Quality Hotel, General Manager Choice Hotel Indonesia, Ellen Riupassa, menjelaskan banyak hal tentang Quality Hotel.  Menurutnya, Quality Hotel Gorontalo adalah yang kedua di Sulawesi setelah Makassar, dan merupakan Hotel Internasional pertama di Gorontalo. Quality Hotel Gorontalo  akan menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo, dan bisa menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. 
Soal jaringan, Riupassa menjelaskan bahwa Quality Hotel adalah memiliki jaringan internasional. Untuk Indonesia, Qualty Hotel mengelola 12 hotel, yang menggunakan merk Quality and Clarion yang tersebar di Jakarta. Yogyakarta, Solo, Makassar, Medan, dan Prapat. Targetnya, lanjut Riupassa, akan menangani sampai 40 Hotel pada waktu-waktu yang akan datang. Untuk jaringan internasional, Qualty Hotel juga tergolong sangatlah besar. Saat ini Quality sudah tersebar di 46  negara dan sedang mengelola 5.000 hotel. 

Sementara itu, Walikota Gorontalo, Medi Botutihe, yang mendapat kesempatan memberikan sambutan menjelaskan bahwa kehadiran  hotel itu sudah menjadi impian masyarakat sejak lama.  Kehadiran hotel ini juga akan sangat menguntungkan masyarakat Kota Gorontalo karena lokasinya  berada di pusat Kota Gorontalo. 
Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo, yang memberikan sambutan sebelum melakukan peletakan batu pertama mengibaratkan sebagai  wanita, Kota Gorontalo adalah wajahnya Provinsi Gorontalo. Karena itu, tidak  salah kalau wajah provinsi itu dipercantik dengan beragam fasilitas. Dengan dibangunnya Quality Hotel di Gorontalo, maka dengan sendirinya Gorontalo sudah masuk ke dalam jaringan hotel internasional.  “Siapa pun investor yang datang, baik itu datang  dari luar negeri maupun nasional tidak akan ragu lagi datang ke Gorontalo karena sudah tersedia fasilitas yang dibutuhkan ,” tandasnya. 

Fadel Muhammad: 
Serap Aspirasi Warga dari Aksi Unjuk Rasa 

Selasa, 10 Juni 2003
Gorontalo--Suara Karya: Pada era reformasi sekarang ini, aksi unjukrasa sudah menjadi suatu hal yang lumrah dalam menyampaikan aspirasi mengenai suatu masalah. Salah satu sasaran yang banyak dikunjungi adalah kantor Pemprov, di antaranya kantor Pemprov Gorontalo. 

Menghadapi hal itu, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad termasuk terbuka menerima para pengunjuk rasa. Dengan mendengar langsung aspirasi itu, suatu masalah diharapkan bisa diselesaikan segera. Paling tidak, kebijakan itu bisa meredam kemungkinan timbulnya gejolak yang tidak diinginkan. Seperti tanggal 5 Juni 2003 lalu, ratusan pedagang meminta Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, segera turun tangan mengatasi semakin semerawutnya tempat penjualan di Pasar Sentral dalam Kota Gorontalo. 

Para pedagang dari pasar sentral itu, mendatangi kantor gubernur dan diterima langsung oleh Gubernur Fadel Muhammad. "Kami sudah bosan dengan janji Pemerintah Kota Gorontalo akan membenahi pasar sentral tersebut. Akan tetapi,  hingga saat ini tidak ada realisasi, kata Mahdi salah seorang dari para pedagang itu. Menurut Mahdi, keadaan pasar tradisional itu saat ini sangat semerawut, tidak ada ketegasan dari Pemerintah Kota Gorontalo untuk membagi areal berjualan, berbagai jenis bahan kebutuhan membaur. 

"Sekarang ini banyak toko di Lantai II Pasar Sentral dalam keadaan kosong karena pengelola pasar tidak tegas, "kata Mahdi, sambil menambahkan, semua pedagang sudah terlanjur berjubel dilantai dasar.  Menurut dia, dari awal pembagian petak/toko sudah tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga banyak pedagang tidak memperoleh jatah terpaksa berjualan di emperan pasar sentral. 

Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad mengatakan, pemerintah provinsi akan membantu penyelesaian masalah Pasar Sentral karena lokasi tersebut merupakan salah satu tempat perekonomian warga Gorontalo. Para pedagang diharapkan agar bersabar dan menahan diri jangan terpancing melakukan perbuatan melanggar hukum, karena bisa merugikan diri sendiri dan masyarakat pada umumnya, kata Gubernur Fadel ketika menerima pedagang itu. 

Sebelumnya, tanggal 2 Juni 2003, ratusan nelayan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Gubenur dan DPRD Gorontalo, seraya meminta aparat pemerintah dan instansi terkait menindak tegas masuknya kapal asing berbendera Cina ke perairan Gorontalo, Selasa. Nelayan-nelayan tradisional itu meminta kepada pemerintah provinsi serta aparat hukum di Gorontalo menahan kapal-kapal asing tersebut karena beroperasi di perairan Gorontalo tidak di lengkapi dengan dokumen resmi. 

Pengunjuk rasa itu memberikan ultimatum kepada Pemerintah Gorontalo dalam waktu tiga hari segera menyelesaikan masalah tersebut, jika tidak jangan salahkan nelayan akan berbuat tindakan anarki dengan membakar kapal-kapal asing. "Sebagai rakyat kecil tolong diperhatikan nasib kami yang telah banyak dirugikan oleh kehadiran kapal asing tersebut," kata sejumlah nelayan ketika berorasi di hadapan Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad. 

Para nelayan itu juga meminta agar Pemerintah Gorontalo mengganti kepala Adpel Gorontalo saat ini dijabat Hendri Siwu karena disinyalir telah melakukan permainan sehingga kapal asing tersebut dengan leluasa bisa masuk perairan Gorontalo. 

Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad mengatakan bahwa keberadaan 23 kapal asing berbendera Cina tersebut di perairan Gorontalo ilegal karena dokumen tidak jelas, hanya fotokopi. Kehadiran kapal asing tersebut telah merusak program Pemerintah Gorontalo tentang "etalase perikanan" karena kebijakan Peprov tidak dibenarkan kapal bertonase diatas 30 GTO beroperasi di perairan Gorontalo, tetapi kapal asing itu bertonase 150 hingga 300 GT. 

Dia juga telah meminta kepada aparat hukum serta imigrasi Gorontalo menyita kapal asing itu dan menahan anak buah kapal tersebut untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara ini. Gubernur Fadel meminta agar para nelayan tetap tenang dan jangan bertindak anarki, karena masalah tersebut telah ditangani instansi pemerintah terkait. 

Ketua DPRD Propinsi Gorontalo, Amir Piola Isa, mengatakan, kapal - kapal asing itu di sita untuk menjadi aset daerah, karena kehadiran di daerah ini tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah. Dia juga telah meminta kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera mengadakan kapal patroli laut, sehingga perairan Gorontalo makin aman dari penangkapan ikan secara ilegal dilakukan kapal asing. (Ant/D-2) 

Achmad Hoesa Pakaya:
Peningkatan Sumber Daya Manusia Jadi Prioritas 

Senin, 9 Juni 2003
JAKARTA (Suara Karya): Bupati Gorontalo, Achmad Hoesa Pakaya, memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebagai strategi menggerakkan roda pembangunan di Gorontalo. 
 
Dalam kaitan itu, Pemkab Gorontalo telah membangun sarana pendidikan seperti universitas dan membebaskan biaya pendidikan sejak tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah umum (SMU). "Kami sadar, tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan yang berlandaskan pada sektor ekonomi rakyat tidak akan bisa berjalan," kata Hoesa Pakaya kepada Suara Karya, di Jakarta, pekan lalu. 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, papar Hoesa Pakaya, merupakan salah satu catur program unggulan yang dicanangkan Pemkab Gorontalo. Tiga program lain adalah (a) membangun ekonomi kerakyatan; (b) meningkatkan kualitas agama dan budaya sebagai perekat pembangunan dan perekat sumber daya manusia; serta (c) membenahi struktur organisasi lembaga daerah. 

"Empat program ini menjadi visi dan misi saya dalam membangun Gorontalo," kata Hoesa Pakaya yang dilantik sebagai Bupati Gorontalo pada 26 Februari 2000. Sebagai bentuk konkret langkah peningkatan sumberdaya manusia di Gorontalo, Pemkab setempat telah membangun Universitas Gorontalo yang memiliki tujuh fakultas: (a) pertanian, (b) sosial politik, (c) teknik, (d) kesehatan masyarakat, (e) ekonomi, dan (f) hukum. Universitas yang dibangun tiga tahun lalu ini terdiri dari enam gedung bertingkat dan dua laboratorium serta memiliki tiga program pascasarjana: (a) magister hukum, (b) magister manajemen, dan (c) magister pembangunan daerah. 

Mahasiswa Universitas Gorontalo tercatat sebanyak 2.250 orang. Untuk membantu mereka yang tidak mampu, Pemkab Gorontalo memberikan beasiswa dan melakukan subsidi silang. Dana operasional tahun ini dianggarkan sebesar Rp 1,5 miliar. Sementara untuk biaya awal pembangunan universitas telah dihabiskan sebanyak Rp 3,7 miliar. 

Di sisi lain, tahun depan Pemkab Gorontalo membebaskan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi murid SD hingga SMU. "Pemda akan membiayai penuh dana pendidikan SD hingga SMU ini, sehingga diharapkan tidak ada lagi murid yang putus sekolah karena alasan tidak ada biaya," ucap Hoesa Pakaya. 

Sementara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan masyarakat miskin, Pemkab Gorontalo meluncurkan program pembangunan rumah rakyat miskin serta plesterisasi lantai rumah. Program ini ditujukan kepada sekitar 17 persen rakyat miskin dari 560.000 warga Kabupaten Gorontalo. "Jumlah warga miskin ini sudah jauh menurun. Waktu awal saya menjadi bupati, rakyat miskin mencapai sekitar 48 persen warga Kabupaten Gorontalo," tutur Hoesa Pakaya pula. 

Pemkab Gorontalo menargetkan, tahun ini membangun 4.000 rumah bertipe 36. Rumah ini dilengkapi atap seng, beton, dan diplester. "Rumah ini sudah memenuhi kriteria sebagai rumah sehat dan layak didiami," ujar Hoesa Pakaya juga menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo. (Vc-1) 

Pemprov Gorontalo Serahkan Proses Hukum 
Kapal Asing kepada TNI -AL

Jumat, 06 Juni 2003
Gorontalo-ROL-- Perintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo telah menyerahkan proses hukum terhadap 23 kapal penangkap ikan asing berbendera Cina kepada Lantamal TNI-AL Bitung, Sulawesi Utara (Sulut). Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, Jumat di Gorontalo, mengatakan bahwa proses penyelidikan kapal-kapal asing tersebut diserahkan kepada Lantamal Bitung karena fasilitas di Gorontalo belum memadai."Kita belum memiliki fasilitas untuk melakukan proses hukum terhadap kapal-kapal penangkap ikan itu sampai ke pengadilan, "kata Fadel sambil menambahkan, Pemprov Gorontalo akan membentuk tim untuk memantau proses hukum itu. 

Kapal-kapal asing itu akan digiring dari Pelabuhan Gorontalo ke Lantamal Bitung dengan menggunakan kapal Perang KRI Untung Suropati. Menurut Gubernur Fadel Muhammad, 23 kapal asing itu ditangkap saat memasuki perairan Gorontalo sedang menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen izin penangkapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Sementara itu, Dan Guskamlatim, Laksma Mouchlas Sidik mengatakan bahwa penanganan kapal asing tersebut proses hukumnya dilakukan di Lantamal Bitung sekaligus pihaknya akan mengawasi agar kapal tersebut tidak akan lari. "Kami akan terus mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap perkembangan kasus kapal asing ini,"kata Sidik. 

Dia juga telah meminta kepada Pemprov Gorontalo agar memantau perkembangan kasus ini serta mengadakan pemantauan bila terdapat lagi kapal asing memasuki Gorontalo tanpa dilengkapi dokumen resmi. Baik Gubernur maupun Dan Guskamlatim mengatakan akan menangani kasus ini secara transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas prosesnya tanpa ada yang disembunyikan. ant/abi 

Pemkab Gorontalo Bebaskan Siswa dari SPP dan BP3

Jumat, 06 Juni 2003
Gorontalo-ROL-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo mulai tahun 2004 mendatang akan membebaskan seluruh siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dari kewajiban membayar SPP, BP3, serta iuran lain. Bupati Gorontalo, Ahmad Pakaya, Kamis di Gorontalo mengatakan bahwa kebijakan tersebut ditempuh dengan tujuan agar seluruh anak usia sekolah di daerah ini dapat menikmati pendidikan secara merata. 

Sebagai langkah awal, kata Bupati Pakaya, kini telah diadakan pendataan jumlah sekolah dan anak usia sekolah serta siswa mulai sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), hingga sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di daerah itu. Pemkab Gorontalo akan mengalokasikan dana sekitar Rp1,4 miliar sebagai pengganti Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan dana badan pelaksana pengelola pendidikan (BP3) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2004. 

Sementara itu, secara terpisah, Sekda Kabupaten Gorontalo, David Bobihoe,  mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kebijakan pembebasan SPP dan BP3 tersebut. Faktor-faktor itu, antara lain, dalam beberapa kali kunjungan ke beberapa tempat di Kabupaten Gorontalo ditemukan keluhan anak -anak usia sekolah tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya SPP dan BP3. "Banyak anak-anak usia sekolah terpaksa sudah turun ke ladang untuk membantu orangtuanya mengolah lahan pertanian karena tidak mampu membayar SPP dan BP3, "kata David Bobihoe. 

Dengan adanya kebijakan bebas SPP dan BP3 itu, diharapkan anak-anak usia sekolah bisa melanjutkan pendidikan hingga selesai, sedangkan usaha orang tua murid tinggal terfokus kepada pengadaan alat tulis menulis, kata Bobihoe. ant/abi 

Pemprov Gorontalo Subsidi Rp 2,5 M untuk Harga Jagung

Kamis, 05 Juni 2003
Gorontalo-ROL-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akan berikan subsidi sebesar Rp2,5 miliar untuk membantu transportasi jagung agar harga komoditas pertanian itu tidak anjlok. Wakil Gubernur Gorntalo, Gusnar Ismail, Kamis di Gorontalo mengatakan bahwa Pemprov Gorontalo tidak akan menurunkan harga jagung, melainkan akan memberikan subsidi sehingga para petani tidak rugi, dan program agropolitan tidak akan sia - sia. "Kami akan membicarakan dengan pihak legislatif terhadap rencana subsidi tersebut, "kata Gusnar. 

Selain itu, Pemprov Gorontalo akan melibatkan pimpinan daerah dalam mengatasi turunnya harga jagung sehingga harga komoditas tersebut akan tetap Rp 800 per kilogram (kg) di tingkat petani. Anjloknya harga jagung bukan merupakan kebijakan Pemprov Gorontalo atau BUMD serta pengusaha pengumpul komiditas itu, melainkan pasaran nasional saat ini sedang tidak menentu sehingga berimbas pada turunnya harga jagung di Gorontalo. 

Wagub Gusnar juga meminta kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat membantu petani. Jangan kalah bersaing dengan "lintah darat" yang sering menyusahkan para petani di daerah tersebut. ant/abi

Gorontalo & Sulut Bangun Pembangkit Listrik Sekam

Senin, 2 Juni 2003, 06:37:45
JAKARTA, Bisnis Online--: Perusahaan daerah Gorontalo bersama dengan Sulawesi Utara mendapat pinjaman lunak dari Spanyol sebesar 32,2 juta euro plus hibah 800.000 euro untuk proyek pembangkit listrik tenaga sekam. Kepala perwakilan Cobra International di Indonesia, Wilton Tjugiarto, mengatakan kedua provinsi tersebut mendapatkan dana pinjaman lunak ditambah dengan hibah untuk membangun pembangkit di kedua daerah tersebut dengan total kapasitas 10,5 MW.

"Dana 32,2 juta euro itu total pinjaman untuk keduanya. Hanya saja Gorontalo akan mendapat lebih besar karena proyeknya juga lebih besar daripada Sulut," katanya menjawab Bisnis kemarin. Dia menuturkan pinjaman dari Spanyol tersebut diperoleh oleh kedua provinsi tersebut setelah mereka melakukan kerja sama dengan perusahaan dari Eropa untuk membangun pembangkit tenaga sekam padi masing-masing 4,2 MW di Sulut dan 6,3 di Gorontalo.

Profil proyek kerja sama sama Gorontalo dan Sulut dengan Eropa

  • Jenis proyek : Proyek pembangkit listrik tenaga sekam padi
  • Total kapasitas  : 10,5 MW
  • Gorontalo : 6,3 MW
  • Sulawesi Utara : 4,2 MW
  • Investasi : 32,2 juta Euro
  • Asal pinjaman : Spanyol
  • Jadwal proyek : 2003-2004
Gorontalo, tuturnya, bekerja sama melalui perusahaan daerah PT BUMD Agro Gorontalo yang akan berubah nama menjadi PT Gorontalo Fitrah Mandiri, dan Sulut akan bekerja sama melalui PD Gardasera. Dalam kerja sama tersebut, jelas dia, perusahaan dari Eropa bertindak sebagai engineering yang akan memberikan bantuan teknik terhadap proyek tenaga listrik tersebut. Wilton mengatakan kedua proyek pembangkit tersebut akan mulai dibangun tahun ini juga dengan proyeksi penyelesaiannya pada 2004.

Lebih lanjut, dia menuturkan pemerintah Provinsi Gorontalo mendapat pinjaman lunak sebesar 18,5 juta euro ditambah hibah 400.000 euro. Sedangkan Sulut, lanjutnya, memperoleh pinjaman lebih kecil daripada Gorontalo yaitu 13,7 juta euro ditambah nilai hibah yang sama 400.000 euro. Dia mengatakan jatah hibah yang didapatkan kedua daerah tersebut adalah realisasi dari kesepakatan antara Asean dan Komisi Eropa bidang energi.

Dalam kesepakatan kedua lembaga kerja sama tersebut, ungkapnya, disepakati bahwa setiap kerja sama pembangunan listrik terbarukan dengan Eropa oleh negara Asean akan mendapatkan hibah dari lembaga donor tersebut dengan nilainya yang telah ditentukan. Sementara soal pinjaman dari Spanyol, katanya, adalah pinjaman lunak berbentuk two step loan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Spanyol.

Sektor hilir

Cobra International, lanjut Wilton, dalam proyek tersebut akan bertindak sebagai pihak pendukung yang akan terlibat di sektor downstream, yaitu 
pengadaan sekam. Dalam hal ini, lanjutnya, Cobra akan berkoordinasi dengan petani dan pemilik penggilingan padi (rice milling) di daerah untuk menyuplai kebutuhan sekam bagi pembangkit tersebut. "Kami hanya akan mem-back up kekurangan suplai dari rice milling yang ada sekarang. Artinya, kami akan punya rice milling sendiri untuk meningkatkan suplai dari yang disediakan oleh rice milling milik petani," kata Wilton. Kebutuhan sekam untuk pembangkit tersebut, menurut dia, sangat besar yaitu mencapai 105.000 ton untuk 10,5 MW.

Dia memberikan contoh untuk 30.000 ha sawah akan menghasilkan sekitar 60.000 ton sekam padi. "Sekarang lahan sawah yang sudah diperuntukan untuk itu baru sekitar 30.000 ha saja." Untuk itu, katanya, Cobra bersama dengan pemda akan melakukan pendataan ulang terhadap penggilingan padi yang sudah ada saat ini di kedua provinsi tersebut untuk konsolidasi pengadaan sekam nantinya. (02)

Gubernur Fadel Muhammad Akan Melantik Medi
Kembali Jadi Walikota Gorontalo 

GORONTALO--Suara Karya Online (Rabu, 28 Mei 2003): DR. H .Medi Botutihe, S.E. terpilih lagi menjadi Walikota Gorontalo periode 2003-2008, bersama pasangannya A.R. Koniyo sebagai Wakil Walikota Gorontalo, dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Gorontalo, pekan lalu. Menurut rencana, Medi akan dilantik oleh Gubernur Gorontalo, Ir. Fadel Muhammad, pada tanggal 9 Juni 2003 mendatang.  Medi/Koniyo berhasil meraih 13 suara, sedangkan rival terdekat pasangan Nurdin Monoarfa/AR Koniyo memperoleh 12 suara dalam suatu "pertarungan" sengit memperebutkan 25 suara anggota Dewan Kota Gorontalo. Pada pemilihan tahap pertama, pasangan Medi/Koniyo mendapat suara sebanyak 13, Nurdin/Koniyo mendapat 10 suara,  dan pasangan Hamzah Isa/AW Thalib hanya 2 suara. 

Berdasarkan ketentuan bahwa hasil pemilihan tahap pertama itu belum memenuhi syarat, sehingga dilanjutkan dengan pemilihan tahap kedua yang menampilkan dua pasangan, yakni   pasangan Medi/Koniyo dan pasangan Nurdin/Koniyo. Pasangan Isa/A.W. Thalib telah gugur pada putaran pertama. 
Pada pemilihan tahap kedua itu pasangan Medi yang saat ini masih menduduki jabatan Walikota Gorontalo, bersama pasangannya, Koniyo, berhasil mengungguli rivalnya Nurdin/Koniyo dengan kemenangan suara tipis 13 - 12. 

Berdasarkan kesepakatan dan permintaan para anggota DPRD Kota Gorontalo, maka kartu suara yang digunakan untuk proses pemilihan tahap satu dan tahapan kedua, setelah disahkan oleh anggota dewan harus dibakar. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo periode 2003-2008 berlangsung secara demokrasi, aman, dan tertib. Masing-masing kontestan saling memberikan salaman setelah pasangan Medi/AR Koniyo terpilih.  Sidang paripurna itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail; Ketua DPRD Propinsi Gorontalo, Amir Piola Isa; serta unsur muspida di daerah tersebut. 

Medi lahir tanggal 12 September 1941 di Desa Motolalu, Kabupaten Gorontalo, yang kini telah menjadi bagian dari Provinsi Gorontalo. Putra dari Datau Batutihe dan Aisah Hulopi itu adalah cucu dari Sultan Batihe sebagai pendiri kota Gorontalo. (Ant/D-2) 

Total 557.906 Wajib Pilih Terdaftar di Gorontalo 

GORONTALO – Gorontalo Post (22 Mei 2003) ---Sampai saat ini jumlah wajib pilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2004 telah mencapai 557.906 jiwa. Demikian data terakhir yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo selaku pelaksana P4B (pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan) di wilayah ini. Kabag Tata Usaha BPS Provinsi, Nizam Ismail, mengatakan bahwa capaian tersebut masih bersifat sementara karena usaha pencacahan masih terus dilakukan . 

Perlu diketahui selain pendataan wajib pilih pada proses P4B juga dilakukan pencacahan jumlah pendududk keseluruhan. Tercatat jumlah penduduk Provinsi Gorontalo per 19 Mei 2003 sebanyak 878.542 jiwa. Bila dicermati capaian BPS ini sudah cukup memadai. Angka penduduk keseluruhan (termasuk bukan wajib pilih) tersebut sudah lebih tinggi dari jumlah penduduk total hasil sensus penduduk terakhir, tahun 2000, di mana saat itu berkisar 855 ribu jiwa. 

Nizam Ismail memprediksi bahwa 90-an persen wajib pilih yang telah beroleh kartu pemilih. Diakuinya masih ada warga yang belum terdata pada pencacahan regular yang dilakukan aparat desa. Karena itu, pendaftaran wajib pilih masih terus dibuka hingga akhir Juni 2003 ini. Akan tetapi,  proses pendataannya sudah diserahkan kepada wajib pilih untuk secara proaktif melaporkan langsung ke kantor desa/ kelurahan tempat tinggal yang bersangkutan. 

Batalion 713 Gorontalo Siap Berangkat ke Aceh

Sabtu, 31 Mei 2003  15:57:00
Gorontalo-ROL-- Batalion 713 Gorontalo dalam waktu dekat akan segera diberangkatkan ke Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) untuk melaksakan tugas pengamanan operasi terpadu di daerah bergejolak itu. Komandan Batalion 713 Gorontalo, Letkol Inf Agung Juwarsono, Sabtu di Gorontalo mengatakan bahwa jumlah pasukan yang akan dikirim ke daerah tersebut tercatat 433 orang. Mereka ditugaskan di garis depan sebagai pasukan pemukul. 

Jadwal pemberangkatan pasukan ini belum bisa dipastikan. Wakad Letjen TNI Darsono bersama rombongan ke Gorontalo belum lama ini untuk melihat langsung kesiapan Batalion 713 Gorontalo untuk mengemban tugas tersebut. Berbagai persiapan dan pelatihan telah dilaksanakan oleh Pasukan 713 Gorontalo, sehingga tidak ada masalah,. Mereka sewaktu-waktu dapat diminta segera menuju ke medan perang, siap melaksanakan tugas untuk mepertahankan  keutuhan wilayah Indonesia, kata Agung.   Ant/Zis

Gubernur Gorontalo Minta Bupati dan Walikota Bantu TVRI

Selasa, 27 Mei 2003
Gorontalo-ROL-- Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, meminta kepada para bupati dan walikota membantu stasiun TVRI Gorontalo yang sejak tanggal 1 Mei 2003 telah mengudarakan informasi tentang Provinsi Gorontalo. Jajaran TVRI Gorontalo diminta agar tetap melakukan siaran dan memperluas jangkauan siaran sehingga informasi pembangunan bisa diketahui masyarakat, kata Gubernur Fadel, Selasa, ketika meninjau stasiun TVRI tersebut. 

Pada kesempatan itu, Gubernur Fadel menjanjikan akan membantu berbagai perlengkapan, baik untuk  siaran maupun studio. Pemerintah Gorontalo juga akan memfasilitasi media elektronik tersebut agar bisa lebih optimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat di Gorontalo maupun di luar daerah itu. Pimpinan TVRI Gorontalo, M. Sanusi mengatakan, pihaknya bertekad akan memberikan layanan sebaik mungkin kepada masyarakat dengan berbagai informasi pembangunan. "Kami tidak akan menyia-nyiakan bantuan dari Pemerintah Propinsi Gorontalo dan secepatnya akan melengkapi peralatan studio, "kata Sanusi. ant/mim

Polresta Gorontalo Menahan 12 Kapal Asing

Senin, 26 Mei 2003
Gorontalo-ROL-- Hasil kerjasama Polresta Gorontalo dengan Syahbandar Gorontalo, akhir pekan lalu menahan 12 kapal penangkap ikan asing yang beroperasi secara ilegal di sekitar perairan daerah tersebut.Kapolresta Gorontalo, AKBP Rozimi, Senin di Gorontalo, mengatakan bahwa kapal asing yang berbendera Cina itu menggunakan pukat harimau sebagai alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan di Indonesia. Kapal-kapal asing tersebut saat ini ditahan di Pelabuhan Gorontalo dibawa pengawasan aparat keamanan setempat, untuk diproses lebih lanjut dengan berkoordinasi instansi pemerintah terkait. 

Aparat kepolisian akan tetap mengawasi kapal-kapal penangkap ikan itu sambil menunggu kedatangan pimpinan PT Tuna Mas Samudra (TMS) berkantor pusat di Jakarta, selaku agen kapal untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kepala Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Resma K. mengatakan bahwa kapal-kapal asing itu yang berukuran masing-masing 100 gross ton (gt), setelah diperiksa tidak memiliki izin menangkap ikan. Mereka itu diduga hanya mendapat izin perusahaan PT TMS merupakan agen mereka untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Amir Piola Isa, mengatakan bahwa untuk mencegah usaha penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing maupun kapal lokal sebaiknya kita segera membentuk santuan Polairud di daerah ini. Pemerintah setempat juga harus menyiapkan fasilitas berupa kapal berkecepatan tinggi guna menangkap kapal-kapal tersebut yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Gorontalo. 

"Sepanjang usulan Pemerintah setempat menyangkut kepentingan bagi pengamanan wilayah dan kepentingan rakyat, DPRD Provinsi Gorontalo pasti akan memberikan dukungan. Misalnya, usaha pengadaan kapal cepat, "kata Amir. ant/mim

Debut Sinetron Prouduksi Gorontalo 
“Janjia”  Siap Tayang 

Gorontalo—GP (26 Mei 2003)--Akhirnya Gorontalo mampu membuktikan kemampuannya dalam memproduksi sebuah sinetron. Sinetron “Janjia” yang proses syuting dan editingnya yang rampung beberapa waktu lalu sudah dilaksanakan pemutaran perdana di Rumah Dinas Walikota Medi Botutihe. 
Sinetron ini mengisahkan tentang janjia ‘janji’ orang mahasiswa ini dipastikan dapat diterima oleh masyarakat Gorontalo. Selain cerita yang menarik, disutradarai oleh sutradara kawakan Pitrajaya Burnama, juga didukung oleh pemain–pemain berbakat, seperti Jefri Husain dan Irwan Wantogia. 
Iwan yang juga anggota Deprov ini dalam sinetron yang diproduksi Dinas Pariwisata Kota Gorontalo ini, berperan sebagai Pak Bone, ayah Lisa pacar Fadly (Jefri Husain). Irwan merasa sangat bangga dengan kemampuan Gorontalo yang bisa memproduksi sinetron perdana ini. 

Pemutaran debut sinetron Janjia ini dihadiri oleh Walikota, seluruh kepala dinas, para pemain, dan Sutradara Pietrajaya Burnama. 
Dengan debut produksi sinetron ini, menurut Irwan, Kota Gorontalo tahun ini mampu menciptakan dua sejarah sekaligus. Pertama, Medi Botutihe dua kali menjabat sebagai Walikota Gorontalo yang selama ini belum pernah terjadi; dan kedua, adalah lahirnya sinitron produksi Gorontalo yang telah menjadi dambaan masyarakat Gorontalo sejak tahun 60-an ini. 

Selanjutnya, sinetron Janjia ini akan ditayangkan di Gorontalo Televisi (tv swasta milik Gorontalo) dengan durasi 1 jam 7 menit,” ujar Irwan. Dengan hadirnya sinetron ini, Irwan berharap Pemkot bisa mendukung dan memberi motivasi terhadap seniman-seniman di Gorontalo untuk lebih mengembangkan bakat masing-masing guna mengangkat harkat dan martabat Pemkot, khususnya bidang Pariwisata. 

BKPRS Jajaki Pemberlakukan 
Visa Tunggal se-Sulawesi

Makassar—Fajar Online (Ahad, 18 Mei 2003)--Dalam usaha merangsang pertumbuhan ekonomi kawasan, Badan Kerja Sama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) tengah menjajaki kemungkinan pemberlakukan fiskal tunggal di Sulawesi. Inilah agenda sekaligus terobosan besar, Fadel Muhammad  yang juga sang Gubernur Gorontalo,  pada hari pertama pengukuhannya sebagi Ketua BKPRS di bidang fiskal dan tarif ekspor. 

Fadel menjadi Ketua BKPRS menggantikan HZB Palaguna yang habis masa tugasnya Januari 2003 lalu. Upacara serah terima jabatan itu berlangsung di Gubernuran Sulsel, Sabtu (17/5/2003) pagi lalu.  Gagasan perberlakuan fiskal tunggal Sulawesi itu katanya, merupakan bagian 'differential policy' pembangunan yang akan segera diusulkan BKPRS ke tingklat pusat. Ide itu sendiri sempat menyisakan curiga pada sekitar 20-an wartawan cetak dan elektronik yang hadir di Hotel Sedona, Makassar pada siang harinya. Pemberlakuan fiskal tunggal Sulawesi tersebut dinilai sarat muatan politik. 

Pasalnya, Fadel yang juga fungsionaris DPP Golkar itu mengharapkan peran dan keterlibatan DPRD se-Sulawesi untuk menyuarakan satu dari sekian gagasan pemberdayaan ekonomi regional Sulawesi. "Mungkin tahap awal kita membentuk Legislative Board di Sulawesi," katanya.  Guna memuluskan gagasan itu atas nama BKPRS, dia mengaku segera menggelar rangkaian pembicaraan dengan DPR dan Menteri Keuangan, Juni 2003 mendatang. "Awal Juni nanti saya akan bertemu dengan Menteri Keuangan di UGM. Pada pertemuan dengan anggota DPR, saya juga akan menyampaikan gagasan tersebut," katanya terpisah. 

Sebelumnya pada pengantar penjelasan persnya, Fadel memaparkan bahwa agenda BKPRS selama setahun ke depan adalah pemberdayaan agroekonomi berbasis kerakyatan. "Focus Sulawesi in coorporated” adalah ekonomi, bukan politik," tandasnya, sambil  menambahkan bahwa  jabatan ini  akan diembannya hanya sampai Mei 2004 (tahun depan) atau sebulan sebelum Pemilu 2004.

Dia menjelaskan pula bahwa  pemberlakuan fiskal tunggal itu akan sangat membantu lalu-lintas perdagangan komoditas unggulan di Sulawesi. Selama ini tambahnya, pajak ekspor cengkeh, kakao, jagung, dan hasil perikanan laut, dan tangkap di Sulawesi, masih merujuk kepada situasi mikro pembangunan di Jawa. Padahal, katanya, infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di Pulau Jawa sangat berbeda dengan di kawasan timur Indonesia (KTI), terutama Sulawesi. Ia menambhakan bahwa rencana itu merupakan skenario untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulsel di atas enam persen.

Semangat dan ide pemberlakukan fiskal tunggal Sulawesi itu mendapat tanggapan positif dari ekonom asal Unhas, Dr.Taslim Arifin. Menurut dia, dari segi regulasi, usulan itu bisa diakomodasi dan ditindaklanjuti pemerintah daerah dan DPRD se-Sulawesi. "Infrastrukur pendukung kegiatan ekonomi di Sulwesi mamang membutuhkan kebijakan ekonomi mendasar, khususnya bidang moneter, fiscal, dan tarif bea masuk barang," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Gorontalo, H. Amir Piola Isa, menyatakan bahwa dirinya amat mendukung rencana pembentukan 'Legislative Boarding' se-Sulawesi itu. Setidaknya kata dia, untuk membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi nasional. "Kita amat mendukung rencana itu," jelasnya. (rp25-nit/zs)

Merjer Pelindo IV Rugikan Masyarakat Sulawesi

Ahad, 18 Mei 2003
Makassar-Fajar Online--Rencana kementerian BUMN menggabungkan manajemen PT Pelindo III (Surabaya) dan IV (Makassar) terus mendapat sandungan. Kali ini sandungan datang langsung dari Badan Kerja Sama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPR) yang disampaikan sang ketuanya, Fadel Muhammad. 

Dengan tegas sang Gubernur Gorontalo itu menolak rencana restrukturisasi BUMN yang akan menggabungkan dua menajemen pelabuhan (PT Satelindo III Surabaya dan PT Pelindo IV Makassar).Sebelumnya, atas nama Kadin se-Kawasan Timur Indonesia (KTI), H.M. Aksa Mahmud juga menyatakan penolakan terhadap rencana merger dua Pelindo tersebut.  Pada kesempatan lain, dalam seminar nasional soal merger dua Pelindo tersebut, Ketua DPRD Sulsel, H. Eddy Baramuli, juga mengisyaratkan penolakannya. 

Ketua BKPRS Fadel Muhammad di depan wartawan, Sabtu (17/5/2003) lalu mengatakan, sebagai sebuah korporasi besar, maka alasan merger PT Pelindo itu amatlah rasional. Restrukturisasi anak perusahaan yang rugi adalah sebuah kebijakan bagus dan tepat.  Akan tetapi,  dari aspek pemerataan ekonomi pembangunan kawasan, merger itu akan sangat merugikan masyarakat se-Sulawesi. "Merger bukanlah jalan keluar terbaik bagi pembangunan ekonomi di Sulawesi. Karena rencana ini akan mengebiri kebijakan dan tata niaga perdagangan komoditas yang ada di kawasan ini," tandasnya.

Jika merger dipaksakan, menurut Fadel, maka kemungkinan terburuk akan menghadang pembangunan ekonomi regional Sulawesi. Salah satu kemungkinan buruk adalah makin tidak diperhatikannya pengembangan infrastruktur pelabuhan di Sulawesi.  Selama ini saja katanya, pemerintah daerah masih terus berupaya meminta dana pengembangan pelabuhan, tetapi hal itu tidak pernah direalisasikan dengan alasan Pelindo IV terus merugi.

Menurut Gubernur Gorontalo itu, tertundanya usulan dan rencana pengembangan pelabuhan 'transport' di Sulawesi, seperti Makassar, Bitung, Kendari, dan Gorontalo, kerena penilaian pelabuhan di bawah koordinasi Pelindo IV terus merugi.  Dari sisi korporasi tambah Fadel, perusahaan yang rugi terus menerus, jika diilakukan merger pasti anggaran pengembangannya akan sedikit, bahkan cenderung tidak ada. "Karena itu, jika merger terlaksana, maka pelabuhan di KTI akan makin merana," ujarnya. (rp25-nit/zs)

Kabupaten Boalemo Terapkan Wajib Berbusana 
Muslim Bagi Aparat Pemda

Selasa, 18 Februari 2003, 09:34 WIB
Boalemo-Gorontalo--RRI-Online--Bupati Boalemo Iwan Bokings, tampaknya ingin memberi nuansa tersendiri bagi kehidupan aparatur di daerahnya, dengan menetapkan suatu kebijakan berupa kewajiban memakai jilbab dan songkok bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Anjuran itu ditetapkan Bupati Iwan Bokings, setelah dilakukan uji coba pada apel awal kerja tahun 2003. Bupati Boalemo Iwan Bokings menjelaskan bahwa kewajiban memakai jilbab bagi wanita dan songkok untuk laki-laki itu dilakukan karena hal itu telah menjadi salah satu unsur penilaian untuk faktor disiplin. 

Menanggapi berbagai tanggapan yang muncul berkaitan dengan kewajiban itu, Bupati Iwan Bokings melihatnya sebagai suatu dinamika yang wajar terjadi di kalangan aparatur untuk langkah  awal ini. Sebab menurutnya yang diinginkan adalah perubahan sikap untuk menegakkan akidah Islam. Apalagi mayoritas penduduk di daerahnya 99 % beragama Islam. Bagaimana kebijakan itu diterapkan kepada apartur non-Muslim, menurut Bupati Iwan Bokings kewajiban itu tidak diharuskan, tetapi jika turut serta disilakan saja sepanjang hal itu tidak memberatkan. 

Sementara itu, tanggapan dari sebagian masyarakat bahwa kewajiban memakai jilbab dan songkok itu sebagai sebuah kebijakan yang terkesan memaksa dan sangat bertentangan dengan nuansa era reformasi sekarang ini (Azhari Bahariawan).

Lima  Anggota KPU Provinsi Gorontalo Ditetapkan 

Gorontalo—GP (22 Mei 2003)-- Setelah melalui proses seleksi hingga seleksi langsung oleh KPU Pusa, lima anggota Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi Gorontalo akhirnya ditetapkan. Nama-nama mereka yang telah terjaring secara berurutan, Ahmad Abdullah, S.Ag, Prof.Dr.Hi. Jassin Tuloli.M.Pd., Hi. Abdul Aziz Isa, S.H, Maspa Mantulangi, S.Ag, serta Hamim Pou, S.Kom. 

Ketetapan KPU Pusat tentang anggota KPU Provinsi Gorontalo tersebut tertuang dalam Berita Acara KPU No.38/15-BA/V/2003 tertanggal 19 Mei 2003 yang telah diterima oleh Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo. 

Dalam Berita Acara itu juga tercantum nama seluruh anggota KPU Pusat, yakni Nazarudin Syamsudin, Ramlan Surbakti, Rusadi Kantaprawira, Mulyani W. Kusuma, Hamid Awaluddin, Valina Singka Subakti, Anas Urbaningrum, serta Chusnul Mariyah. Penetapan anggota KPU Gorontalo tersebut bersama anggota KPU Provinsi se–Indonesia yang lain merupakan hasil Rapat Pleno KPU Pusat tanggal 19 Mei 2003.

Kepala Perwakilan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo, Abu Bakar Mopangga mengatakan bahwa kelima anggota KPU tersebut Kamis ( 23/5/2003 ) besok akan menghadiri acara pelantikan di Jakarta. Acara yang dipusatkan di hotel Indonesia hingga 26 Mei 2003, kemudian akan dilanjutkan dengan Rapat Kerja (Raker) KPU dan dihadiri seluruh anggota KPU Provinsi bersama Kepala Perwakilan Sekretariat KPU Provinsi. Seluruh biaya keperluan untuk kegiatan tersebut sepenuhnya ditanggung KPU. 

Dana PPK untuk Meningkatkan Perekonomian 

Kamis, 08 Mei 2003
Gorontalo-ROL-- Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, mengingatkan kepada para Camat yang mendapat dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) agar dana tersebut  dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan serta perekonomian masyarakat kecil. 

Di Gorontalo, Kamis, Gubernur Fadel Muhammad mengatakan, sepuluh kecamatan provinsi tersebut mendapat bantuan dana PPK, masing-masing sebesar Rp 1 miliar, harus dikelola secara profesional. Pengawasan terhadap pemanfaatan dana tersebut akan diperketat agar jangan sampai terjadi penyimpangan atau praktik kolusi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dana PPK tersebut tidak langsung diserahkan kepada para Camat, melainkan akan dibentuk suatu wadah di kecamatan, kemudian dana bantuan itu akan dikirim Pemerintah Pusat ke rekening wadah dimaksud. 

"Jangan ada anggapan bahwa dana PPK langsung diserahkan kepada para Camat, "kata Gubernur Fadel, seraya menambahkan bahwa ia akan membentuk satu tim monitor terhadap penggunaan dana bantuan tersebut. Pemerintah Gorontalo bersama masyarakatnya harus bangga serta menghindari segala penyimpangan yang merugikan, karena selama ini perhatian Pemerintah Pusat kepada Gorontalo sangat besar, sehingga kita perlu untuk menjaga kepercayaan itu, kata Fadel. ant/abi 

Pemerintah Pusat Kucurkan Dana Rp 34 M untuk Gorontalo

Selasa, 06 Mei 2003
Gorontalo-ROL-- Provinsi Gorontalo kembali mendapat kucuran dana Rp 34 miliar dari Pemerintah Pusat yang akan dialokasikan kepada berbagai program pembangunan di provinsi tersebut, terutama untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, Selasa di Gorontalo, mengatakan, Pemerintah Pusat mempunyai perhatian sangat besar terhadap provinsi ini karena itu setiap sen dana tersebut harus digunakan sebaik mungkin demi kepentingan masyarakat.  Dana Pemerintah Pusat itu akan disalurkan secara merata kepada seluruh kecamatan di Provinsi Gorontalo untuk peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat. 

"Setiap kecamatan di Provinsi Gorontalo akan mendapat kucuran dana sebesar Rp1 miliar, "kata Gubernur Fadel, sambil menambahkan, bantuan tersebut akan dimodifikasikan dengan pembentukan posko agropolitan. 

Dana sebesar Rp1 miliar untuk setiap kecamatan akan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif berkaitan program agropolitan dengan sistem bergulir sebesar Rp 500 juta dan lainnya akan digunakan untuk proyek fisik pembangunan. 

Khusus untuk dana bergulir akan dikelola oleh salah satu wadah, yakni Baitul Mal Watamwir (BMT) berkedudukan di setiap ibu kota kecamatan, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan asalkan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. ant/abi 

Debut TVRI Stasion Gorontalo, Diperkuat 10 Personel

Jumat, 02 Mei 2003
Gorontalo—GPO--Alhamdulillah, media informasi di Provinsi Gorontalo bertambah satu lagi. Jadi, penyampaian informasi dan perkembangan daerah makin cepat diketahui dan disaksikan masyarakat. 

Kehadiran TVRI Gorontalo telah menambah jumlah media elektronik yang menyajikan dan melayani kebutuhan masyarakat yang haus akan informasi. Sebelumnya TVRI di Gorontalo hanya sekadar stasiun transmisi, tetapi sekarang telah ditingkatkan menjadi stasiun TVRI yang memproduksi dan menyajikan berita daerah Gorontalo. Menurut karyawan TVRI Gorontalo, Abdulah Badoh dan Jimy Gioh, peningkatan status ini merupakan impian masyarakat Gorontalo selama ini setelah provinsi mandiri. 

Dalam pemberitaan, TVRI Gorontalo akan menayangkan perkembangan mulai dari kota hingga pelosok daerah di Provinsi Gorontalo. Yang jelas, TVRI yang menjadi media informasi akan tampil lebih optimal, dan siap menjadi sosial kontrol terhadap pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, TVRI juga menjadi media penyampaian kepentingan masyarakat umum. Dijelaskan kedua karyawan pindahan dari TVRI Manado ini, bahwa TVRI akan menyajikan paket acara lokal mulai pukul 16.00--21.30 Wita. Sisa waktu lainnya, digunakan untuk merelai siaran TVRI Jakarta. 

Untuk siaran paket lokal acaranya dimulai pukul 16.00--17.00, Info Manasuka, yang meliputi pemberitaan seputar Gorontalo. Pukul 18.00 Wita Azan Magrib untuk Wilayah Gorontalo dan Sekitarnya. Pukul 18.30--19.00 Wita Pelangi Gorontalo, yang mengulas berita-berita terkini dari dataran Bonepantai hingga Popayato dan Atinggola hingga Tulinggula. Pukul 21.00-21.30 Wita ulangan paket gabungan Info Manasuka dan Pelangi Gorontalo, yang menyajikan seluruh acara liputan, termasuk budaya, adat,  dan agama. 

“Kami mulai hadir dan mengudara di Gorontalo sejak mulai Kamis, 01 Mei 2003,” kata keduanya. TVRI Gorontalo menggunakan saluran (chanel) yang sama, dan diperkuat oleh 10 personal. (GP-44)

Gubernur Yakin Gorontalo Mampu 
Lampaui Ekspor Jagung Nasional 

Kamis, 01 Mei 2003
Gorontalo-Gorontalo Post--Patut diacungi jempol. Program Agropolitan yang kini mmmasih pilot proyek nasional, tidak lama lagi bakal menjadi program nasional. “ Saya yakin dengan kemampuan Fadel mengelolo program Agropolitan bisa menjadi program nasional,” kata Menteri Pertanian Bungaran Saragih di sela – sela acara pembukaan Rapat Sinkronisasi Nasional Pelaksanaan program dan Proyek Pembangunan Pertanian Tahun 2003 di Hotel Seraton Mustika, Yogyakarta kemarin. 

Di depan Bungaran Saragih berjanji kepada Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad akan berkunjung ke Gorontalo sekitar pertengahan Mei 2003 mendatang. Dia mengaku kagum melihat kemajuan yang dicapai provinsi termuda ini, khususnya mengenai ekspor jagung bulan April 2003 yang angkanya mencapai 23 ton.“  Saya ingin melihat dari dekat ekspor jagung Gorontalo. Saya tidak tanggung–tanggung untuk membantu sepenuhnya agropolitan jangung Gorontalo,” ungkapnya. 

Sementara itu, Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, yang mendapat kehormatan karena daerahnya bakal menjadi pusat komoditas jagung nasional terus memacu diri mengembangkan tiga program unggulnya. Bahkan di depan forum, Fadel membawakan makalah bertajuk Koordinasi Pertanian di Provinsi Gorontalo yang mengupas habis persoalan pertanian jagung di Bumi Hulondalo. 

Fadel yang selalu mendapat aplus peserta tampil beda dengan gubernur lainnya. Dia bertekad ekspor jagung Gorontalo bisa melampaui ekspor jagung Indonesia yang tahun 2000 sebanyak 28 ribu ton dan tahun 2001 sebanyak 76 ribu ton. “ Saya yakin Gorontalo  bisa mencapai target itu,”  lanjut Fadel. 

Mendesak, Peningkatan Status 
Sub-Dolog Menjadi Dolog Gorontalo 

Kamis, 01 Mei 2003, 
Gorontalo-Gorontalo Post-- Pengalaman  adalah guru terbaik. Belajar dari pengalaman kelangkaan gula akhir – akhir ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapat inspirasi untuk segera mempercepat pembentukan Dolog Gorontalo agar kebijakan distribusi sembako strategis tidak lagi melalui Manado, melainkan langsung dilakukan Dolog Gorontalo. 

Wakil Gubernur, Ir. Gusnar Ismail, M.M., menjelaskan bahwa kelangkaan gula pasir belakangan ini memberikan hikmah yang positif buat Gorontalo. Hal itu menyadarkan kita  untuk segera mengambil alih kebijakan distribusi sembako strategis yang dibutuhkan masyarakat. “ Sub-Dolog Gorontalo tidak bisa berbuat apa–apa untuk mengatasi kelangkaan gula pasir. Karena kebijakan distribusi gula pasir itu menjadi kewenangan Dolog, bukan  Sub-Dolog. Sub-Dolog Gorontalo hanya menjalankan kebijakan yang telah digariskan dari atas (Dolog),” papar Gusnar. 

Gusnar tampak tidak bisa menerima perlakuan terhadap Gorontalo yang layaknya sebagai daerah tingkat dua. “ Sub-Dolog itukan ada di wilayah tingkat dua. Kalau Sub-Dolog Gorontalo tidak segera dinaikan statusnya menjadi Dolog, maka sama saja Provinsi Gorontalo masih diperlakukan sebagaimana daerah tingkat dua lainnya,” urainya lebih lanjut. 

Belajar dari pengalaman pahit itulah, Gusnar menandaskan bahwa kelangkaan akan menjadi langganan Gorontalo bila upaya peningkatan status Sub-Dolog menjadi Dolog Gorontalo tidak segera ditangani secara serius.

Bisakah hal ini upayakan?, Wagub Gusnar Ismail  menjelaskan bahwa hal itu tidak terlalu sulit. Gusnar yang mantan wakil Ketua AMPI Sulut ini mengatakan bahwa Kepala Bulog sekarang, Wijanarko Puspoyo, adalah mantan Ketua AMPI Pusat. “Saya sudah menelefon Kepala Bulog. Sayangnya, beliau sedang berada  di luar negeri. Tetapi saya yakin, ia akan mengabulkan permintaan Pemerintah Provinsi Gorontalo,” ujarnya yakin sambil menambahkan bahwa kemarin siang ia menelefon ulang kepada Bulog. 

Keinginan untuk segera diadakannya Dolog Gorontalo sebenarnya bukan semata keinginan Pemerintah Provinsi. Kepala Sub-Dolog Gorontalo, Ibrahim Muhammad, yang ditemui GPO pada Selasa menyatakan keinginan  yang sama. Tetapi ia mengaku tidak bisa mewujudkan hal itu. Karena itu, Pemerintah Privinsi yang harus proaktif, dan dari upaya Pemprov itulah, saya akan mengomunikasikannya dengan Dolog Wilayah dan Pusat (Bulog),” ungkap Ibrahim. 

Fadel Memelopori Reformasi 
Sistem Keuangan Daerah

Rabu, 30 April 2003
JAKARTA –GPO-- Terobosan baru ditempuh Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad mengenai sistem keuangan daerah. Dia memelopori reformasi administrasi keuangan daerah yang bakal diterapkan oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia.

‘’Kami sudah mempraktikkan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemprov Gorontalo. Kini kami telah mempunyai neraca kauangan daerah,’’ ungkap Fadel Muhammad pada acara penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding,MOU) antara Pemprov Gorontalo dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di BPPK di Jalan Purnawarman Jakarta Selatan kemarin. 

Ikut menyaksikan penandatangan MOU antara Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad dengan Ketua BPPK Drs. Noor Fuad M.Sc. itu adalah Ketua Deprov Gorontalo, Amir Piola Isa; Karo Keuangan Pemprov, Andha Fauzie; Karo Humas, Adrian Lahay; dan sejumlah pejabat di lingkungan Depkeu dan BPPK. 

Selanjutnya, Fadel mengatakan bahwa terobosan yang ditempuhnya merupakan langkah peningkatan kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga sasaran penerapan entrepreneur government di Gorontalo bisa benar-benar tercapai. ‘’Kami ingin pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, dinamis, dan akuntabel,’’ bebernya yang disambut aplaus. 

Mengapa perlu dilakukan reformasi keuangan? Menurut Fadel, berdasarkan fakta di Pemprov Gorontalo sebelumnya prosedur keuangan yang ada cukup panjang. Birokrasi berbelit-belit, dan yang paling penting kekayaan dan aset Pemda tidak diketahui secara jelas. ‘’Itu yang membuat kami harus membuat neraca keuangan daerah layaknya perusahaan swasta. Hal itu sudah kami terapkan pada tahun 2003 ini dan kami berhasil menyusun anggaran berbasis kinerja,’’ paparnya. Karenanya, kata Fadel, jangan heran bila nanti Provinsi Gorontalo, khususnya mengenai keuangan daerah akan menjadi tempat studi banding pemda-pemda lainnya. 

Meski sudah menerapkan sistem tersebut, Fadel mengaku mengeluh karena terbentur oleh SDM yang kurang mendukung. Untuk itu, kami perlu meningkatkan SDM menuju perbaikan sistem dan prosedur. ‘’Kami ingin mengajak BPPK STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) Depkeu untuk menyelenggarakan D-3 Spesialisasi Akuntansi Keuangan Daerah,’’ ungkapnya. 

Selanjutnya Fadel mengatakan, untuk tahap pertama yang ikut program tersebut sebanyak 60 orang semuanya dari pegawai di lingkungan Pemprov Gorontalo yang diberikan beasiswa. ‘’Nanti kalau berhasil akan dibuka sekolah spesialias akuntansi keuangan daerah,’’ ujarnya. 

Sementara itu, Sekretaris BPPK FX Yuwono yang mewakili Ketua BPPK Noor Fuad yang beralangan hadir, mengatakan bahwa gubernur pertama yang mengunjungi Kantor BPPK selama berdiri adalah Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad. ‘’Saya merasa mendapat kehormatan,’’ ujarnya. Program reformasi sistem keuangan daerah yang diterapkan di daerah sebagai langkah untuk mewujudkan otonomi daerah yang diharapkan,  khususnya bidang keuangan daerah. (GP-30)

Fadel Muhammad: 
Ekspor Jagung Gorontalo Meningkat Pesat 

Gorontalo—Suara Karya Online (Rabu, 30 April 2003)--Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, pekan lalu di Pelabuhan Gorontalo melepas pemberangkatan KM Sejati II yang mengangkut 6000 ton jagung menuju ke Belawan, Medan, dan selanjutnya diekspor ke Malaysia. Ekspor jagung dari daerah itu mengalami kemajuan yang pesat, sehingga memungkinkan pada waktu mendatang hasilnya akan lebih baik lagi, kata Gubernur Fadel ketika melepas ekspor jagung tersebut.  Gubernur Fadel mengatakan, sampai saat ini ekspor jagung dari daerah itu telah mencapai lebih dari 20.000 ton, yang semuanya hasil dari program agropolitan dan dikapalkan langsung di Pelabuhan Gorontalo. 

Sebelumnya muatan jagung melalui angkutan laut masih menggunakan karung dan petikemas, tetapi sekaranag ini dengan sistem curah jumlah muatan akan lebih banyak dan tingkat keamanannya akan lebih baik, terutama dalam menjamin kualitas jagung sampai ke tempat tujuan. 

Ekspor jagung dari Gorontalo mempunyai prospek yang baik pada masa depan, karena selain produksi jagung makin membaik, juga karena angkutan makin lancar. Ini adalah keberhasilan seluruh rakyat Gorontalo bersama  pemerintah daerah, ujar Fadel Muhammad  saat melakukan pengguntingan pita melepas keberangkatan kapal yang mengangkut jagung tersebut. Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Amir PIola Isa;  para pejabat teras instansi pemerintah terkait di daerah itu, pengusaha,  dan undangan lainnya. 

Upaya Pemprov Gorontalo mengembangkan ekspor jagung memang sudah menampakan hasil positif. Akan tetapi,  masih ada banyak hal yang harus diperhatikan agar potensi masyarakat itu terus berkembang baik.  Laporan Antara menyebutkan bahwa sejumlah petani jagung di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, mengeluhkan harga komoditas tersebut sejak beberapa pekan terakhir ini makin tidak menentu dan cenderung merugikan petani.

Menurut para petani di kabupaten tersebut, permasalahan tersebut sebagai akibat permainan para pedagang pengumpul, sehingga harga di tingkat petani tidak lagi sesuai dengan ketetapan Gubernur Gorontalo, yakni Rp 700 sampai Rp 800 per kg. Mewakili para petani, Saleh Hilimi menjelaskan bahwa harga jagung saat ini tinggal sekitar Rp 675 per kilogram (kg)  sehingga sangat hal itu akan "memukul" kehidupan para petani yang hanya hidup dari hasil komoditas tersebut. 

"Bagaimana kami bisa hidup layak dari hasil jagung bila harga selalu dipermainkan para kaki tangan pedagang pengumpul itu," ujar Saleh Hilimi. Permainan harga jagung di tingkat petani bisa disebabkan berbagai faktor, antara lain, kurangnya pengawasan di lapangan oleh pemerintah setempat untuk mengamankan kebijakan harga Gubernur Gorontalo. Para petugas berkaitan dengan kebijakan harga tersebut jarang turun ke lapangan dan hanya berpatokan kepada laporan para pedagang pengumpul jagung sehingga mereka tidak mengetahui langsung perihal permainan harga. Saleh Hilimi berharap agar  Gubernur Gorontalo, Fadel Huhammad, selaku pembuat kebijakan soal harga jagung agar bertindak tegas terhadap siapa saja yang kedapatan atau terbukti memainkan harga jagung. 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat kepercayaan sebagai penampung jagung hasil panen para petani, supaya ikut secara aktif mengamankan harga jagung yang sesuai dengan kebijakan Gubernur, kata Hilimi. (Ant/D-2) 

BMI Makassar  Berencana 
Buka Layanan Baru di Provinsi Gorontalo

Kamis, 24 April 2003
MAKASSAR –ROL-- Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Makassar dalam tahun 2003 berencana akan melakukan ekspansi gerai baru ke sejumlah lokasi. Total ada sembilan gerai, delapan di antaranya di wilayah Sulawesi Selatan dan satu lagi di Provinsi Gorontalo

Ekspansi ini seiring dengan berkembangnya status BMI Makassar yang dulu hanya cabang, tetapi sejak 1 Maret 2003 sudah beralih menjadi Kantor Regional Wilayah Sulawesi dan Irian.

''Dengan langkah pengembangan tersebut diharapkan akhir 2003 nanti sudah ada 14 Kantor Bank Muamalat di Regional Sulawesi,'' ujar Ishak Herdiman, manager regional wilayah Sulawesi di Makasar, kemarin. 

Sejak beroperasi September 1997, dari tahun ke tahun BMI Makassar mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Saat ini, menurut Ishak, aset BMI Makassar sudah mencapai Rp 82 miliar. Total aset saat ini naik 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga naik 51 persen, pembiayaan naik 43 persen, dan keuntungan pun mengalami kenaikan 51 persen. ''Berdasarkan tingkat kesehatan bank, Cabang Makassar ini termasuk kategori sehat,'' ujar Ishak. 

Selain akan melakukan ekpansi kantor, baik berupa kantor cabang, cabang pembantu, maupun kantor kas, kemarin pihak BMI merelokasi kantor utama BMI yang berlokasi di kawasan pusat perbelanjaan Makassar Mall ke Jalan Dr Sam Ratulangi. Menurut Ishak, relokasi kantor baru itu tidak lain sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah. 

''Kami sering menerima keluhan nasabah yang mengatakan kawasan ini (kantor lama) selalu macet akibat semrawutnya angkutan kota,'' ujar Ishak. Kantor baru BMI Makassar saat ini terbilang berada di kawasan yang cukup strategis. Lokasinya terletak di tengah kota yang jalannya dilewati sejumlah rute angkutan kota. ''Semoga dengan beroperasinya kantor baru ini, kami makin bisa memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah,'' ujarnya. 

Menurut Ishak, kepercayaan nasabah dan stakeholder kepada BMI bisa terus terjaga. Apalagi karena kemitraan yang dijalin tidak semata-mata untuk mencari keuntungan duniawi saja. BMI sangat selektif dalam memilih mitra. Tidak mungkin BMI menjalin kemitraan dengan pengusaha yang berkaitan dengan miras, pengusaha properti yang menyediakan peralatan untuk klab malam, atau memberikan bantuan pembiayaan kepada peternak babi. 

Secara umum, BMI tahun ini akan membuka sedikitnya 120 titik layanan baru. Titik layanan ini, papar Dirut BMI A Riawan Amin, mencakup kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, maupun berbentuk gerai. ina

Formulir P4B untuk Gorontalo  Cukup

Rabu, 16 April 2003
JAKARTA -- Rupanya ada kesalahan perhitungan jumlah penduduk dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pendaftaran pemilih berkelanjutan (P4B) yang berlangsung sejak 1 April 2003. Akibatnya, banyak daerah yang mengalami kekurangan logistik untuk keperluan P4B  dan KPU harus mengeluarkan dana Rp 950 juta.

Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prof Dr Ramlan Surbakti, mengakui hal itu. "Persiapan KPU ternyata sangat konservatif, karena hanya berdasar kepada jumlah penduduk tahun 2002. Akibatnya, kita hanya mencetak formulir berdasarkan jumlah penduduk 2002 ditambah cadangan 2,5 persen. Ternyata formulir tersebut kurang," kata Ramlan seusai rapat pleno KPU, Selasa (15/4/03) kemarin.

Sesuai dengan laporan kekurangan penerimaan oleh BPS, formulir KPU-SD adalah 1.777.340 plus cadangan 107.040, total yang akan dicetak berjumlah 1.884.380. Kekurangan formulir KPU-KL 1.156.910 tambah cadangan 74.590, total yang akan dicetak 1.231.500, stiker 2.247.120, serta cadangan 130.160, totalnya 2.377.280.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, KPU harus mengeluarkan dana Rp 950 juta. Dana ini akan dipakai untuk mencetak formulir SPU-SD, formulir KPU-KL, dan stiker, plus pendistribusiannya di 24 provinsi di Indonesia yang kekurangan. Enam provinsi lainnya sudah tercukupi yaitu Bengkulu, Yogyakarta, Bali, NTB, Gorontalo, dan Maluku.

Formulir KPU-SD ini adalah formulir manual atau biasa juga disebut formulir nonscanner. Data kependudukan dari formulir KPU-SD tidak langsung diproses di komputer database, melainkan disimpan di rumah kepala desa dan camat. Formulir KPU-SD ini, antara lain, digunakan untuk mendata penduduk liar.

Sedangkan formulir KPU-KL adalah formulir standar P4B. Formulir KPU-KL ini biasa juga disebut formulir scanner, karena semua data dari formulir ini akan diolah ke dalam sistem komputer untuk menjadi data base penduduk Indonesia. Ditanyakan dari mana KPU akan mengambil dana sebesar Rp 950 juta itu, Ramlan mengatakan bahwa dana itu sepenuhnya berasal dari anggaran KPU. "Kita tidak akan minta dana dari pemerintah lagi," katanya. Dari pos mana anggaran tersebut akan diambil, Ramlan belum bisa memastikan.

Adapun proses pencetakan formulir dan stiker itu, kata Ramlan, akan diserahkan kepada perusahaan lewat proses penunjukan. "Kita tidak akan melakukan tender karena makan waktu," katanya. run

Bosowa Investasikan Dana Rp 25 Miliar di Gorontalo

Senin, 14 April 2003
GORONTALO—GP Online--Kunjungan Pengurus Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) ke Gorontalo dalam rangka Musda Kadinda (Kamar Dagang dan Industri Daerah) Provinsi Gorontalo berbuah manis. Salah seorang pengusaha yang ikut dalam rombongan Ketua Umum Aburizal Bakri, yaitu H.M. Aksa Mahmud mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini bakal berinvestasi di Gorontalo yakni dalam bentuk pengadaan pengepakan semen. 

Ketua Kadin Sulsel yang juga pimpinan PT Bosowa yang bergerak dalam bidang produksi semen ini  menjelaskan bahwa rencana berinvestasi di Gorontalo ini sudah lama dipikirkan. Pihaknya juga sudah beberapa kali menyurvei lokasi, yaitu di sekitar Pelabuhan Gorontalo. Yang sedang ditunggu saat ini adalah bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal lokasi. Aksa Mahmud menjelaskan bahwa invetasi pengepakan semen tersebut bernilai Rp 25 miliar. Katanya, ini adalah pabrik pengepakan yang sedang atau medium. Mengapa tidak langsung yang besar saja? Ia menjawab bahwa kebutuhan semen di Gorontalo dalam sebulan hanya delapan ribu ton. “Karena itu, pabrik pengepakan ini direncanakan berkapasitas sepuluh ribu ton,” ujarnya, kemarin. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa semen dari luar daerah akan didatangkan ke Gorontalo dalam bentuk curah. Nanti setelah tiba di Gorontalo baru dilakukan pengepakan.

Sementara itu, para pengusaha lain juga sedang melihat-lihat potensi apa yang bisa diusahakan di Gorontalo. (GP-46) 

Sejumlah Satwa Langka di Gorontalo dan 
Sulut Terancam Punah

Rabu, 02 April 2003, 08:41 WIB
Manado--RRI-Online--Sejumlah satwa langkah seperti kura-kura hijau, penyu pisik, anoa, kuskus, babirusa, dan rusa di Provinsi Provinsi Gorontalo Sulawesi Utara (Sulut) terancam punah akibat makin maraknya perdagangan satwa tersebut.Wildlife Trade Project Assistant Wildlife Conservation Society (WSC) - Indonesia Program, Sulawesi, Anna Pombo, Rabu kepada Antara di Manado, mengatakan bahwa satwa-satwa itu akan punah bila tidak segera dilakukan usaha pencegahan oleh instansi berwenang.

Anna Pombo ketika melakukan pemonitoran di Provinsi Gorontalo belum lama ini mengatakan bahwa perdagangan daging satwa liar itu berlangsung secara terbuka. Sedangkan di pihak lain, instansi terkait, termasuk aparat keamanan, tidak melakukan suatu usaha pencegahan. Bahkan pada tempat tertentu, yakni  di sekitar poros utama jalan Limboto, Kabupaten Gorontalo, ada tempat penampungan kura-kura hijau dan penyu sisik hasil tangkapan masyarakat yang akan diekspor ke Hongkong, Singapura, dan Cina. 

Daging anoa, kuskus, rusa, babirusa dijual kepada masyarakat dengan harga bervariasi. Daging babirusa sekitar Rp15 ribu per kilogram, kata Anna Pombo. Babirusa pemasarannya sampai ke Kabupaten Minahasa, Sulut, lanjut Ambo. Padahal dalam undang-undang konservasi satwa-satwa tersebut termasuk hewan yang dilindungi hukum. Akan tetapi, banyak masyarakat di kedua provinsi tersebut belum mengetahui atau memahami mengenai undang-undang koservasi tersebut. 

Beberapa petugas Polsek juga tidak tahu bahwa satwa-satwa tersebut dilindungi oleh undang-undang sehingga sudah terjadi pembataian dan perdagangan daging hewan itu tanpa dilakukan upaya pencegahan. Begitu juga dengan kasus pembataian babirusa di Kabupaten Bolaang Mongondow sudah berjalan satu tahun berkas perkaranya masih tertahan di Kejaksaan Tinggi Sulut, entah kapan akan diajukan ke pengadilan, ujar Anna Pombo, tampak prihatin. (ant-mrz)

Aburizal-Gobel Boyong 42 Pengusaha 
ke Gorontalo
Jumat, 11 April 2003
GORONTALO – GP Online--Tidak terduga kalau Gorontalo menjadi incaran pengusaha nasional. Buktinya, Ir. Aburizal Bakrie memboyong sedikitnya 42 pengusaha nasional ke Gorontalo. 

Rencana kedatangan Ketua Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Pusat itu dipastikan besok, Sabtu, 12/4/2003, untuk menghadiri acara Musda Kadinda Gorontalo. Rupanya mereka bukan sekadar menghadiri acara Musda, melainkan ingin melihat peluang untuk menanamkan modalnya di provinsi agropolitan ini. Bahkan, kedatangan rombongan pengusaha papan atas itu bukan atas undangan Gubernur Gorontalo ataupun Pemprov Gorontalo, melainkan keingingan mereka sendiri untuk melihat dari dekat potensi yang ada di Gorontalo. 

‘’Itu murni kehendak Pak Aburizal dan rekan-rekan pengusaha nasional yang ingin ke Gorontalo,’’ ujar Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad kepada GP di  Kantor Gubernur sesaat sebelum menaiki mobil dinasnya  kemarin. Selanjutnya Fadel yang juga mantan Ketua KADIN Pusat itu menjelaskan, rencana kedatangan rombongan Aburizal bersama pengusaha nasional itu semata-mata ingin melihat secara dekat perkembangan Gorontalo di bawah kepemimpinan Fadel. ‘’Mereka yang datang itu masih rekan-rekan saya sewaktu masih aktif menjadi pengusaha di Jakarta,’’ kata Fadel yang masih mengenakan baju dinas putihnya.

Perlu diketahui bahwa tujuan kedatangan pengusaha itu merupakan agenda utama mereka menghadiri sekaligus menyaksikan jalannya Musda Kadinda Gorontalo. Ada beberapa pengusaha yang tertarik untuk menanamkan modalnya. 

Sementara itu, menurut data dari Biro Ekonomi Pemprov Gorontalo mengenai rombongan pengusaha nasional yang dipimpin Aburizal Bakri itu, di antaranya Agus Ginandjar Kartasasmita, M.S Hidayat, Adi Putra Tahir, Bambang Sujagad, Anthon Rianto dan Rahmat Gobel. Ikut pula HM Aksa Mahmud, Kusumo AM, Chris Canter, Ir Nadjib, Popo Parulian, Gerda Sumampouw, Adnan Anwar Saleh, Toni Uloli, Rahman Usaman, Arfan Sofan, Suprayitno, Tri Sulastri, Budoyo Basuki, Tince Sumartini, Dito Ganinduto, Lalu Mara, Hasyim Hadado, Reza Kamarullah, Fuad H. Masyur, Aday, dan Levi Pangeran. 

Karo Humas Adrian Lahay menjelaskan bahwa agenda kedatangan Ical –sapaan akrab Aburizal-- Sabtu malam usai mengikuti Musda Kadinda, rombongan pengusaha akan mengadakan silaturahmi dengan tokoh, pemuka, masyarakat, dan pengusaha se-Provinsi Gorontalo di rumah dinas gubernur. Selanjutnya, Ahad pagi, Aburizal akan memberikan orasi ilmiah di Aula Serba Guna IKIP Negeri Gorontalo bertajuk ‘Konstelasi Ekonomi Nasional dan Dunia Terkini’, serta 'Bagaimana Peran Para Pelaku Ekonomi terhadap Iklim Dunia Usaha yang Saat Ini di Indonesia sedang Dilanda Krisis Berkepanjangan. (GP-46) 

Pengembangan Pendidikan Perlu Berbasis Komoditas 

Jumat, 11 April 2003 
Gorontalo, Kompas - Konsep pendidikan yang dikembangkan Direktorat Menengah Kejuruan dengan pendidikan berbasis produksi tidak cukup. Pendidikan akan berkembang jika dikaitkan dengan perkembangan komoditas. Demikian Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad di Gorontalo, Selasa (9/4/03).

Menurut Fadel, daerah sedang membangun sumber daya manusia. Selain melalui pendidikan formal, juga melalui pendidikan luar sekolah, termasuk pesantren.

Pendidikan berbasis komoditas, menurut Fadel, akan dikembangkan melalui pendidikan menengah kejuruan. Sebagai tahap pertama, akan dikembangkan SMK yang mengembangkan pertanian jagung. "Jagung sebagai salah satu komoditas dapat mendukung proses pendidikan. Selain tetap mendapatkan kurikulum sekolah kejuruan, siswa juga memperoleh tambahan keterampilan hidup melalui budi daya jagung," ujarnya.

Direncanakan tahun ini kita akan merekrut sarjana pertanian untuk mendukung program pendidikan berbasis komoditas. Pertanian merupakan salah satu sektor komoditas yang bisa dikembangkan di Provinsi Gorontalo. Selain itu, Gorontalo masih menyimpan komoditas kelautan yang belum diolah secara optimal. "Lulusan sekolah menengah seharusnya sudah memiliki suatu keahlian yang bisa dijadikan modal hidup di masyarakat," katanya.(MAM)

Warga NU Diserukan untuk Salat Gaib

Kamis, 10 April 2003
GORONTALO --ROL-- Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menyerukan warga NU agar melakukan salat gaib seusai Salat Jumat. Salat gaib tersebut ditujukan kepada para syuhada yang gugur berperang di Irak. Warga Nahdliyin juga diserukan untuk memanjatkan doa untuk keselamatan rakyat Irak yang tidak berdosa. Mereka telah menjadi korban kebiadaban negara penjajah, Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

Hasyim Muzadi juga mengimbau warga NU di tanah air agar tetap membina hubungan baik dan ukhuwah Islamiah dengan sesama umat, baik secara nasional maupun internasional untuk melawan berbagai bentuk kezaliman dan penjajahan. 

Dia menegaskan sejak lama NU menentang berbagai bentuk kezaliman antarbangsa, termasuk invasi AS ke Irak. Jauh sebelum terjadinya serangan AS ke Irak, PBNU melalui munas alim ulama secara tegas menolak aksi dan menyeruhkan negara-negara lain untuk menentang serangan tersebut.

"Tetapi, alhamdulilah, seruan kita itu tidak didengarkan, karena AS menginginkan minyak Irak kemudian mereka juga ingin Yahudi Israel aman dan mereka tidak ingin perdamaian," kata Hasyim seusai melantik Pengurus Wilayah NU Provinsi Gorontalo di Ponpes Safiah Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato --160 Km sebelah barat Gorontalo-- Selasa (8/4/03) petang.

Hasyim mengungkapkan sikap keras kepala AS dan sekutunya, Inggris, itu didorong kekhawatiran akan munculnya negara di Timur Tengah (Timteng) yang menjadi saingan Israel, yaitu salah satunya  Irak. Irak dinilai oleh AS memiliki banyak keunggulan dibandingkan negara-negara lainnya di Timteng, karena negara pimpinan Saddam Husein ini memiliki cadangan minyak bumi berlimpah, memiliki semangat nasionalisme tinggi, mempunyai militer kuat, dan mempunyai cendekiawan yang hebat.

Negara lainnya, misalnya Arab Saudi, hanya memiliki minyak, tetapi tidak memiliki militer dan tenaga ahli; Mesir memiliki tenaga ahli yang hebat, tetapi tidak memiliki tentara yang kuat; sedangkan Kuwait memiliki banyak cadangan minyak, tetapi tidak memiliki semangat nasionalisme yang kuat.

"Kelemahan Irak adaah memiliki presiden yang suka menggnggu sampai tetangga pun diserang. Karena itu,  AS menilai tindakan Irak itu berbahaya bagi keselamatan negara Israel sehingga harus ditumpas, sambil mencari keuntungan untuk menguasai minyak Irak," tukas KH Hasyim Muzadi sambil menambahkan bahwa Irak merupakan saingan berat Israel.

Dia mengemukakan bahwa perang yang saat ini berkobar di Irak secara teori bukan perang antaragama, tetapi pada prinsipnya invasi AS dan sekutunya adalah satu bentuk penjajahan sebagaimana Belanda pernah bertindak serupa terhadap Indonesia puluhan tahun lampau.

Yang namanya penjajahan, menurut KH Hasyim Muzadi, agama apa pun dan di mana pun sangat menentangnya. Pemimpin tertinggi agama Katolik Paus Yohanes Paulus II  juga termasuk yang menentang serangan itu. Hal yang sama juga dilakukan kelompok agama di Indonesia dan sebagian besar masyarakat dunia dari berbagai penganut agama. ant 

Gorontalo Peroleh Dana Pemilu 2004 Terkecil
Laporan : Angelina Maria Donna

Jakarta, KCM, Selasa, 8 April 2003
Gorontalo memperoleh alokasi biaya operasional Pemilu 2004 sebanyak Rp 1.329.810.000 atau paling kecil dibandingkan dengan 29 Provinsi lainnya. Total dana untuk seluruh biaya operasional seluruh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 98.461.823.000 rupiah. Demikian, diungkapkan Sekretaris Umum KPU Safder Yusaac kepada pers di kantor KPU, Jakarta (8/4/03).

Menurutnya, alokasi anggaran bagi tiap-tiap daerah berbeda bergantung kepada jumlah kabupaten / kota dan  jumlah penduduk  provinsi. "Alokasi dana setiap provinsi tidak sama, bergantung kepada jumlah kabupten/kota di setiap provinsi," tuturnya.

 Sedangkan beberapa provinsi lainnya seperti Jawa Tengah mendapat dana Rp 7.116.515.000; Papua memperoleh Rp6.614.851.000; dan Sulawesi Selatan sebanyak Rp 6.261.710.000. Alokasi dana terkecil adalah untuk Provinsi Gorontalo sebesar Rp 1.329.810.000.

Yusaac mengatakan hari ini KPU telah mengirimkan petunjuk pelaksanaan (juklak) tentang tata cara pengelolaan anggaran Pemilu 2004 kepada seluruh provinsi. Diharapkan minggu depan dana tersebut sudah bisa dicairkan.

Dijelaskannya  dana sebesar Rp 98 miliar tersebut sudah termasuk beberapa daerah pemekaran seperti Gorontalo, Banten dan Bangka-Belitung. Jadi, seluruhnya terdapat 30 provinsi dan 438 kabupaten/kota. 

Uang tersebut, imbuh Yusaac, akan digunakan KPU daerah untuk membiayai ongkos operasional sehari-hari, seperti belanja pegawai, perjalanan ke daerah-daerah tertentu, dan untuk verifikasi partai politik. 

Ia menambahkan anggaran untuk untuk KPU kecamatan baru akan diajukan kepada  Departemen Keuangan (Depkeu) setelah KPU tingkat kecamatan terbentuk.

Pada bagian lain, dia mengatakan, saat ini KPU telah mengajukan anggaran pembelian mobil dan motor bagi KPU provinsi dan  kabupaten/kota. Masing -masing daerah akan mendapatkan satu mobil dan dua motor untuk operasional dengan total anggaran 93 miliar. (dna)

Penduduk Gorontalo Meningkat Secara Signifikan
Jumat, 14 Maret 2003
Gorontalo-ROL-- Pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo selang tahun 2000 sampai 2002 meningkat secara signifikan, terutama di Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi dan pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan jasa.
Wakil Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail selaku Ketua PMI Provinsi Gorontalo, Jumat (14/03/03) di Gorontalo, mengatakan, pada tahun 2000 jumlah penduduk mencapai 840.386 jiwa, saat ini meningkat hampir mencapai 900.000 jiwa. 

Pertumbuhan penduduk di Kota Gorontalo semula 134.572 jiwa (2000) mengalami peningkatan sebesar 7,4 % per tahun, sedangkan penduduk Kabupaten Gorontalo semula 543.435 jiwa naik 1,64 % per tahun, dan Kabupaten Boalemo semula 192.795 jiwa meningkat 1,97 %  per tahun.

Meskipun jumlah penduduk Provinsi Gorontalo cenderung meningkat setiap tahun, tetapi sampai dengan tahun 2002 masih terdapat 37.572 rumah penduduk tidak layak huni dengan konstruksi lantai tanah, tidak memiliki WC, dan tidak terjangkau pelayanan air bersih dan kesehatan.

Jumlah rumah penduduk tidak layak huni itu, menurut Gusnar Ismail, 11.736 buah terdapat di Kabupaten Boalemo, 24.543 buah di Kabupaten Gorontalo, dan 1.293 buah di Kota Gorontalo, yang berpotensi mendatangkan berbagai jenis gangguan kesehatan, di antaranya diare, malaria, dan penyakit kulit. 

Sampai tahun 2002 juga masih terdapat 5.838 KK mendiami daerah rawan banjir, 1.871 KK tinggal di daerah rawan longsor, belum termasuk yang berdiam di daerah rawan gempa bumi dan angin topan, tersebar di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Boalemo. 

Guna mengantisipasi kondisi buruk yang terjadi akibat meningkatnya jumlah penduduk dan kondisi daerah rawan bencana, Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dan meningkatkan crisis center untuk maksud tersebut. 

Kegiatan yang dilakukan secara periodik dalam dua tahun terakhir ini meliputi pembangunan pos P3K di lokasi keramaian (terminal dan pasar), bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan cuma-cuma, sunatan massal, pelayanan panti asuhan, pengadaan sembako,  hygienis kids, serta pemberian santunan kepada masyarakat kurang mampu.

PMI Provinsi Gorontalo kini diperkuat 120.443 anggota Palang Merah Remaja (PMR), 413 orang pelatih, 68 orang Satgas, 31 orang TSR, dan 45 KSR tersebar di tiga dati II kota dan kabupaten se-Provinsi Gorontalo.

Gusnar Ismail menyatakan, PMI Provinsi Gorontalo menjalin kerjasama dengan Palang Merah Belanda (Nederland Red Croos) dan International Federation Red Cross (IFRC) untuk penyelenggaraan kegiatan palang merah berbasis masyarakat dalam penanggulangan daerah kumuh, kesehatan masyarakat, sanitasi, dan air bersih di wilayah Provinsi Gorontalo. ant/abi 

Gorontalo Menjadi Benteng Kebudayaan Islam

Kamis, 13 Maret 2003
GORONTALO--ROL-- Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad menyatakan, Provinsi Gorontalo dapat menjadi salah satu daerah yang patut diandalkan sebagai benteng kebudayaan Islam di Indonesia karena karakteristik masyarakatnya menempatkan kedudukan adat bersendikan agama dalam kehidupan.

Ketika membuka dialog Nasional Kebudayaan Islam yang dilaksanakan Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia (Imbasadi) IKIP Negeri Gorontalo, Rabu (12/3/03), Fadel mengingatkan, sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Gorontalo harus mampu menampilkan diri sebagai contoh daerah yang berbudaya Islami di tanah air.

Menurutnya, kelebihan yang dimiliki Gorontalo dibandingkan daerah lain di sekitarnya, karena masyarakatnya mampu mempertahankan falsafah hidup 'adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah' peninggalan para leluhur. 

Dialog nasional kebudayaan Islam ini diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagaran baru dalam konteks pengembangan budaya Islam yang dapat dijadikan acuan. ''Tidak hanya bagi daerah Gorontalo sendiri, melainkan juga bagi daerah lain di KTI.''

Di tempat terpisah, Gubernur menyerahkan bantuan peralatan laboratorium senilai Rp100 juta kepada Universitas Gorontalo di Limboto, Kabupaten Gorontalo. ant  

DPR Setujui Pembentukan 23 Kabupaten 
dan 2 Kota Baru di 10 Provinsi

Senin, 27 Januari 2003, 17:38 WIB
Jakarta, Kompas Online--Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno hari Senin (27/1/03) di Jakarta menyetujui pengesahan sepuluh Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pembentukan 25 kabupaten dan kota baru hasil pemekaran wilayah.

Ke-25 daerah baru berupa 23 kabupaten dan 2 kota itu terdapat di 10 provinsi, yakni Maluku Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, dan Nusatenggara Timur (NTT). 

Daerah baru hasil pemekaran itu  adalah:

(1) Provinsi Maluku Utara: 

(1) Kabupaten Halmahera Utara, 
(2) Halmahera Selatan, 
(3) Kepulauan Sula, 
(4) Halmahera Timur, 
(5) Kota Tidore;
(2) Provinsi Bangka Belitung: 
(6) Kabupaten Bangka Tengah, 
(7) Bangka Barat, 
(8) Bangka Timur, 
(9) Belitung Timur;
(3) Provinsi Kalimantan Selatan: 
(10) Kabupaten Tanahbumbu
(11) Balangan;
(4) Provinsi Bengkulu: 
(12) Kabupaten Mukomuko,
(13) Seluma, 
(14) Kaur;
(5) Provinsi Sulawesi Tenggara: 
(15) Kabupaten Konawe Selatan;
(6) Provinsi Gorontalo: 
(16) Kabupaten Bonebolango,
(17) Pohuwato;
(7) Provinsi Sulawesi Selatan: 
(18) Kabupaten Luwu Timur,
(19) Mamuju Utara;
(8) Provinsi Sulawesi Utara: 
(20) Kabupaten Minahasa Selatan,
(21) Kota Tomohon;
(9) Provinsi Sumatra Utara: 
(22) Kabupaten Nias,
(23) Pakpak Barat,
(24) Humbang Husundutan; dan
(10) Provinsi Nusatenggara Timur: 
(25) Kabupaten Manggarai Barat.
Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno mengatakan, pembentukan kabupaten dan kota baru itu akan memberi tambahan beban anggaran negara. "Jelas ada tambahan anggaran baru, tentu di sini kabupaten induk dan provinsi juga harus berperan," kata Hari Sabarno usai mengikuti rapat paripurna DPR itu.

Tambahan beban anggaran itu, sebagian akan menjadi beban kabupaten induknya, sebagian beban propinsi dan sebagian lagi menjadi beban Pemerintah Pusat. "Untuk pembentukan beberapa daerah yang disetujui dalam rapat paripurna tadi, belum akan menjadi beban anggaran 2003, tetapi akan menjadi anggaran tahun 2004," demikian Hari Sabarno.(Ant/nik)

Catatan:

TABEL
DATA 23 KABUPATEN DAN 2 KOTA DI 10 PROVINSI 
YANG DIMEKARKAN 27 JANUARI 2003
No.
 Nama Kabupaten (Provinsi)
Ibu Kota
Luas (km2)
Jumlah 
Kecamatan
Kabupaten Induk
(Luas wilayah sebelum pemekaran)
Dasar UU
1
Halmahera Utara (Malut) Tobelo
24.983,32
9
Kab. Maluku Utara (103.583 km2) UU No. 1/2003
2
Halmahera Selatan Labuha
40.263,72
9
Kab. Maluku Utara -
3
Kepulauan Sula Sanana
24.082,30
6
Kab. Maluku Utara -
4
Halmahera Timur Maba
36.446,36
4
Kab. Halmahera Tengah (36.446,36 km2) -
5
Kota Tidore -
13.862,86
5
Kab. Halmahera Tengah -
6
Tanahbumbu (Kalsel) Batulicin
5.006,96
5
Kab. Kotabaru (14.483,69 km2) -
7
Balangan Paringin
1.878,30
6
Kab. Hulusungai Utara (2.771 km2) UU No. 2/2003
8
Mukomuko (Bengkulu) Mukomuko
4.036,70
5
Kab. Bengkulu Utara (9.585,24 km2) UU No. 3/2003
9
Seluma Tais
2.400,44
5
Kab. Bengkulu Selatan (5.955,59 km2) -
10 Kaur Bintuhan
2.369,05
7
Kab. Bengkulu Selatan -
11 Konawe Selatan (Sultra) Andoolo
5.779,47
11
Kab. Kendari (16.184,09 km2) UU No. 4/2003
12 Bangka Selatan (Babel) Toboali
3.607,08
5
Kab. Bangka (11.534,14 km2) UU No. 4/2003
13 Bangka Tengah Koba
2.155,77
4
Kab. Bangka -
14 Bangka Barat Mentok
2.820,61
5
Kab. Bangka -
15 Belitung Timur Manggar
2.506,91
4
Kab. Belitung (4.800,60 km2) -
16 Bonebolango (Gorontalo) Suwawa
1.984,31 
4
Kab. Gorontalo (5.338,98 km2) UU No. 6/2003
17 Pohuwato Marisa
4.244,31
5
Kab. Boalemo (6.761,67 km2) -
18 Luwu Timur (Sulsel) Malili
6.944,88
8
Kab. Luwu Utara (14.447,46 km2) UU No. 7/2003
19 Mamuju Utara Pasangkayu
3.043,75
4
Kab. Mamuju (11.057,81 km2) -
20 Manggarai Barat (NTT) Labuanbajo
2.397,03
5
Kab. Manggarai (7.136,40 km2) UU No. 8/2003
21 Nias Selatan (Sumut) Telukdalam
1.825,20
8
Kab. Nias (5.625 km2) UU No. 9/2003
22 Pakpak Barat Salak
1.218,30
3
Kab. Dairi (3.146,10 km2) -
23 Humbang Hasundutan Doloksanggul
2.335,33
10
Kab. Tapanuli Utara (6.126,97 km2) -
24 Minahasa Selatan (Sulut) Amurang
2.120,80
13
Kab. Minahasa (4.167,87 km2) UU No. 10/2003
25 Kota Tomohon -
114,20
3
Kab. Minahasa -

Sumber: Sekretariat Kabinet RI

Sepuluh RUU Pemekaran 
Daerah Otonomi akan Disahkan DPR

Sabtu, 25 Januari 2003
JAKARTA -- ROL--Komisi II DPR bersama pemerintah akan mengesahkan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemekaran Daerah Otonami. Pengesahan RUU tersebut akan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR, 27 Januari mendatang. Daerah yang akan dimekarkan terdiri atas 23 kabupaten dan 2 kota  di seluruh Indonesia.

"Semua fraksi sudah sepakat pemekaran daerah otonomi di 25 kabupaten, semoga di tingkat kedua, yaitu rapat paripurna tinggal disahkan, tidak ada alangan lagi," ujar Ketua Komisi II, Teras Narang, ketika raker dengan Mendagri, Hari Sabarno, tentang pemekaran daerah otonomi di Jakarta, kemarin (24/1/03).

Daerah yang dimekarkan di Provinsi Maluku Utara adalah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulaua Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore. Di Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri atas Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan.

Tiga kabupaten di Bengkulu yang dimekarkan, yaitu Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, empat daerah yang dimekarkan, yaitu Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Bangka Barat. Satu daerah di Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Konawe.

Pemekaran daerah dilakukan juga di Gorontalo, yaitu Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato. Di Sulsel, daerah yang dimekarkan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara. Pemekaran daerah di Nusa Tenggara Timu (NTT) yaitu Manggarai Barat. Provinsi Sumatra Utara dimekarkan kembali tiga kabupaten, yaitu Nias, Pakpak Barat, dan Humbang Husundutan. Sedangkan di Sulut pemekaran terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.

Sebelum fraksi-fraksi di Komisi II DPR menyetujui pemekaran daerah, Ketua Panja Pemekaran Daerah Otonomi, Ferry Mursyidan Baldan, melaporkan kepada Komisi II dan Mendari, Hari Sabarno, tentang hasil kerja pemekaran daerah-daerah. Dari laporan tersebut, mendagri sempat protes tentang ibu kota Kabupaten Mukomuko di Bengkulu agar ditambah menjadi Mukomuko Utara, karena posisinya berada di sebelah utara.

Menurut Ferry, usulan tersebut sudah cukup dicantumkan di penjelasan, tidak perlu lagi harus dicantumkan dalam judul UU-nya. Selain RUU tentang Pemekaran 25 Daerah Otonomi, DPR dan pemerintah akan mengesahkan pula Perubahan UU No. 53 Tahun 1999. vie 

RUU tentang Pembentukan Kabupaten 
Bonebolango dan Pohuwato  Siap Disahkan DPR

Sabtu, 25 Januari 2003
Jakarta, Kompas - Fraksi-fraksi di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengesahkan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan 23 kabupaten dan dua kota yang berasal dari 10 provinsi. Ke-10 RUU tersebut disepakati akan dilanjutkan dengan pembahasan tingkat II, yaitu pengesahan di tingkat Rapat Paripurna DPR, 27 Januari 2003.

Pengesahan yang ditandai dengan penandatanganan ke-10 naskah RUU itu dilakukan setelah diadakan rapat kerja terakhir Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno di Gedung MPR/DPR, Jumat (24/1/03). Rapat dipimpin Ketua Komisi II Agustin Teras Narang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP).

Ke-10 RUU tersebut adalah pertama, RUU Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore di Provinsi Maluku Utara.

Kedua, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Ketiga, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.

Keempat, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kelima, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Keenam, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.

Ketujuh, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kedelapan, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kesembilan, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatra Utara. 

Kesepuluh, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam rapat kerja kemarin, anggota Komisi II Syafriansyah dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) sempat mempersoalkan Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) berbunyi, Penjabat Bupati Tanah Bumbu dan Penjabat Bupati Balangan diusulkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan kepada Mendagri dengan memperhatikan pertimbangan Bupati Kota Baru dan Bupati Hulu Sungai Utara dari pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan kepangkatan untuk jabatan itu.

Syafriansyah meminta agar pertimbangan dari bupati induk ditiadakan, karena berdasarkan pengalaman, kadang-kadang pertimbangan bupati induk itu tidak disetujui masyarakat sehingga akhirnya menimbulkan masalah disintegrasi.

Namun, Paturungi Parawansa (Fraksi Partai Golkar/F-PG) mengingatkan bahwa pertimbangan itu berbeda dengan persetujuan. Sayuti Rahawarin (Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah/F-PDU) menambahkan dalam memberi pertimbangan, bupati induk biasanya memberi beberapa nama kepada gubernur sehingga pertimbangan bupati induk tersebut tidak menjadi masalah.

Mendagri Hari Sabarno juga berpendapat, pertimbangan dari bupati itu diperlukan karena kabupaten pemekaran berasal dari kabupaten induk. Biasanya antara kabupaten induk dan kabupaten pemekaran mempunyai ikatan emosional, struktural dan kultural yang tidak bisa dipisahkan. (BUR)