Gorontalo Juara MTQ Sulawesi
21 Februari 2004
GORONTALO– Suara Karya Online–Kontingen tuan rumah Provinsi Gorontalo meraih juara umum pada Musabaqah Tilawati Quran (MTQ) Regional I se-Sulawesi yang berlangsung pada 16-19 Februari 2004 di Gorontalo. Keberhasilan tuan rumah Gorontalo diperoleh setelah meraih prestasi terbaik di beberapa cabang tilawah golongan anak-anak qari, golongan dewasa qari, golongan qariat Al-Quran qariah, golongan 1 juz dan talawah serta hafizah. Wagub Gusnar Ismail ketika menutup acara tersebut, Kamis malam, mengatakan MTQ Regional itu bisa memantapkan kehidupan internal di Pulau Sulawesi. (Ant/M-1) 

MTQ Regional Pacu Kerukunan
18 Februari 2004
GORONTALO – Suara Karya Online–Menteri Agama (Menag) Said Agil Al Munawar mengungkapkan, kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Regional bisa menambah tali silahturahim serta memacu kerukunan hidup umat beragama antar-provinsi se-Indonesia. Menag Said Agil Al Munawar mengatakan hal tersebut, Senin malam, ketika membuka MTQ Regional se-Sulawesi di Gorontalo. Kegiatan keagamaan itu dijadwalkan berlangsung pada 16-19 Februari 2004. Menurut Menag, MTQ regional baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, dan pada tahun-tahun mendatang diharapkan diikuti provinsi lainnya.

APBD Gorontalo Berbasis Kinerja 
Kamis, 15 Januari 2004 
Manado, Kompas - Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad menjelaskan, penyusunan anggaran belanja Provinsi Gorontalo mulai tahun 2004 dilakukan berdasarkan paradigma baru, yaitu anggaran atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja. Selain itu, APBD tersebut terfokus hanya pada tiga sektor, pendidikan, pertanian, dan perikanan.

Kepada Kompas di Manado, Rabu (14/1/04), Fadel mengatakan, pemilihan tiga fokus itu dilakukan berdasarkan kondisi objektif, yakni terbatasnya dana, baik dari pusat maupun dana pendapatan asli daerah (PAD). "Karena terbatasnya dana, fokusnya diarahkan pada tiga sektor, masing-masing pendidikan 22,03 persen, pertanian 9,45 persen, dan perikanan 5,82 persen," papar Fadel. Selanjutnya, sisa dana dari total APBD 2004 Provinsi Gorontalo yang berimbang pada angka sekitar Rp 252 miliar itu, lanjut Fadel, diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Sarana itu berupa jalan, jembatan, pengairan, pelabuhan, dan lain sebagainya, termasuk penunjang sektor pendidikan, pertanian, dan perikanan sekitar 35,57 persen. Sisanya lagi untuk belanja pegawai, administrasi, dan lain-lain.

"Buat apa kita distribusikan dana ke banyak sektor dalam jumlah kecil-kecil kemudian dampaknya tidak bisa efektif serta hasil capaiannya minimal? Kan lebih baik memilih tiga fokus prioritas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat banyak," kata Fadel. Menurut Fadel dibandingkan dengan tahun 2003, anggaran pembangunan ketiga sektor unggulan Provinsi Gorontalo itu mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni dari sekitar Rp 57 miliar tahun 2003 menjadi lebih Rp 76 miliar tahun 2004.

Hal lain yang menarik dari Gorontalo, mulai tahun 2004 telah disetujui sistem penyusunan APBD yang berbasis kinerja. Menurut Fadel Muhammad, proses penyusunannya dilakukan bersama-sama eksekutif dan legislatif untuk menentukan arah kebijakan umum guna menyusun strategi dan prioritas pembangunan. Sekaligus pada waktu bersamaan disusun perkiraan dan prediksi prediksi capaian hingga akhir tahun 2004.

Prioritasnya disusun berdasarkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. "Inti proses ini adalah mendapatkan performance agreement antara eksekutif dan legislatif yang kemudian dituangkan dalam suatu ukuran yang disebut indikator kinerja," kata Fadel. Dalam sistem ini, tambahnya, pelaksanaan pekerjaan terhindar dari sistem proyek. Semua staf bertanggung jawab dan oleh karena itu berhak atas insentif. "Dari eselon tertinggi hingga eselon terendah dan atau pangkat terendah berhak atas dana insentif. Bayangkan dana insentif terendah berkisar Rp 750.000 untuk pangkat golongan I," ujar Fadel. (fr)

Kapolri Lantik Empat Kapolda Baru

Jakarta, Senin, 12 Januari 2004 15:36
Kapolri Jenderal Polisi Da`i Bachtiar di Jakarta, Senin melantik empat kapolda baru, masing-masing Kapolda Banten Kombes Pol Abdurrahman, Kapolda Gorontalo Kombes Pol Suhara Heriawan, Kapolda Bangka Belitung Kombes Pol Erwin Lumban Tobing dan Kapolda Maluku Utara Kombes Pol M Niam Syafruddin.

Menurut Da`i, keempat Kapolda itu akan memimpin wilayah kepolisian daerah (Polda) baru seiring pembentukkan provinsi di daerah itu. "Pada prinsipnya upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di tingkat daerah bisa berdayakan kepolisian di daerah bersangkutan," katanya. Apalagi, lanjutnya, mitra kerja gubernur di provinsi haruslah setingkat Polda.

Ia mengatakan, keempat Polda itu masih disebut Polda persiapan, karena harus mempersiapkan terlebih dahulu sarana dan prasarana serta sumber daya manusia setidaknya selama satu tahun. [Tma, Ant]

Hari Ini Penerbangan Perdana Wings Air

Gorontalo (GP, 9 Januari 2004) – Dunia penerbangan di Gorontalo mulai masuk ke dunia persaingan yang sehat. Setelah Boeing 737 dikabarkan akan mendarat di Gorontalo, kini maskapai penerbangan Wings Air mendatangkan jenis pesawat terbaru buatan tahun 1996.  Menurut GSA Pelita Air Hamid Kuna kemarin pesawat tersebut akan melayani rute penerbangan Gorontalo-Manado, Gorontalo-Palu, dan Gorontalo-Luwuk. Harga tiket pun cukup terjangkau, yaitu untuk Gorontalo-Manado Rp 171.000, Gorontalo-Palu Rp 446.000,  dan Gorontalo-Luwuk Rp 501.000.

Wings Air ini menurut Hamid, didatangkan setelah dia melihat antusias masyarakat Gorontalo terhadap dunia usaha penerbangan. “Semua ini saya lakukan untuk masyarakat Goronalo semata,” kata Hamid kemarin. Memang dengan mulai bertambahnya maskapai penerbangan di Bandara Djalaluddin Gorontalo sangat berpengaruh terhadap harga tiket. Bahkan dalam beberapa hari nanti, Hamid juga akan mendatangkan pesawat Boeraq Boeing 737 yang akan melayani Jakarta-Makassar-Gorontalo. Untuk soal tanggalnya Hamid kuna belum mau memberikan kepastian. “ Yang jelas semua sudah siap, tinggal menunggu waktu yang tepat  saja,” ujar Hamid. 

Polresta Naik Status, Mapolda Resmi Januari 2005

Gorontalo (GP, 8 Januari 2004) – Ada perkembangan bari di jajaran Kepolisisan Daerah (Polda) Gorontalo. Terhitung mulai 1 Januari2004 lalu, status Polresta Gorontalo dinaikan dari tipe B-2 menjadi tipe B-1 dengan kebutuhan personel minimal 600 orang. Demikian pula dengan status nama Polresta Gorontalo akan diganti menjadi Polres Gorontalo, sedangkan Polres Gorontalo diubah menjadi Polres Limboto, Polres Pohuwato dan Boalemo tetap. 

Pejabat sementara Kapolda Gorontalo, Kombes Pol Drs. Suhana Heryawan saat ditemui, mengatakan bahwa semua kebijakan  Mabes Polri itu atas ususlan pihaknya melalui Polda Sulut, yang disetujui oleh Kapolri. “ Itu semua atas usulan kita,” ujar Kapolda yang didampingi para Kapolres semalam. 

Sementara itu, soal peresmian Mapolda Gorontalo di Telaga yang semula dijadwalkan Januari ini, karena sesuatu dan lain diundurkan hingga Januari 2005. Namun, untuk melaksanakan operasional kerjanya, pihak Polda Gorontalo sudah menempati gedung itu dan tidak lagi berkantor di Jalan Jamaludin Malik (Dinas Kesehatan Kota). “Kita sudah mempunyai tanah untuk pembangunan Mapolres Bonebolango. Mapolda resmi Januari 2005,” tandas mantan Karo Diklat Polda Sulut ini. 

Nani Wartabone Peroleh Anugerah Pahlawan Nasional 
Sabtu, 08 November 2003 02:52 WIB 
JAKARTA--MIOL: Presiden Megawati Soekarnoputri Jumat di Istana Negara, Jakarta menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Haji Nani Wartabone, pejuang besar asal Provinsi Gorontalo, yang diterima keluarganya.

Acara penganugerahan yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Pahlawan itu dihadiri pula suami Megawati, Taufiq Kiemas, Ketua DPR Akbar Tandjung, Wakil Ketua DPR Sutardjo Surjoguritno, serta Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Wakil Presiden Hamzah Haz tidak hadir.

Pada acara ini diserahkan pula Bintang Budaya Parama Dharma kepada 10 tokoh yang sebagian besar adalah seniman dan seniwati, yang seluruhnya sudah meninggal.Mereka Bing Slamet, Miss Tjitjih, Ali Akbar Navis, Djadoeg Djajakusuma, KRT Djajadipura, Ki Suratman (tokoh Taman Siswa), I Gusti Bagus Sugriwa, I Ketut Marya, Fifi Young, dan Tan Tjeng Bok.

Nani Wartabone yang dilahirkan 30 April 1907 di Kabupaten Gorontalo pernah memimpin pemerintahan Gorontalo pada 1942, namun kemudian ditawan Belanda. (Ant/O-1)

Gubernur Gorontalo Mengadu kepada Dewan Pers 
Kamis, 23 Oktober 2003 
Jakarta, Kompas - Gubernur Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad menyampaikan pengaduan ke Dewan Pers terkait dengan sejumlah pemberitaan yang dilakukan berkali-kali oleh Harian Limboto Express milik Pemerintah Kabupaten Limboto, Gorontalo. Pengaduan disampaikan karena sejumlah pemberitaan di harian itu, dinilai Fadel, sebagai upaya pembunuhan karakter (character assassination) atas dirinya."Setelah saya cermati, pemberitaan harian itu tidak proporsional dan melanggar kode etik jurnalistik. Berita-beritanya cenderung membunuh karakter saya. Karena itu, saya mengadu ke Dewan Pers minta diselesaikan," ujar Fadel Muhammad di Dewan Pers, Jakarta, Rabu (22/10/02).

Sebelum mengadu ke Dewan Pers, Fadel telah mengajukan surat peringatan (somasi) ke Limboto Express. Karena dirasa tidak ada perubahan dalam gaya jurnalistiknya, Fadel mengadu ke Dewan Pers. Fadel mengaku sebisa mungkin menghindarkan kasus ini ke pengadilan. Dalam pengaduan itu, Fadel membawa sejumlah terbitan harian itu sebagai bukti. Di antaranya berita utama berjudul Orang Gorontalo Bodoh, Pernyataan Fadel Bikin Orang Gorontalo Marah, Fadel Bikin Malu Rakyat Gorontalo, dan Gubernur Serobot Proyek Subsidi BBM Transmigrasi, yang dimuat sejak akhir Agustus 2003.Dalam pengaduannya, Fadel yang datang sendiri diterima Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal didampingi sejumlah pengurus. "Kami akan membuat penilaian dengan sanksi setelah memanggil pihak Limboto Express," ujar Ichlasul.

Sementara itu, anggota Dewan Pers RH Siregar di Semarang menyatakan, melihat perkembangan pers saat ini, Dewan Pers memang diminta bertindak lebih represif, terutama terhadap media yang dinilai kebablasan maupun terhadap wartawan yang melanggar kode etik wartawan Indonesia (KEWI). "Tetapi, tuntutan itu memang tak bisa dan tidak mungkin dipenuhi Dewan Pers. Sebab, Dewan Pers tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum serta KEWI," ujarnya dalam diskusi yang digelar Badan Informasi, Komunikasi, dan Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu.

Diakui Siregar, memang ada kegamangan dalam masyarakat menghadapi kemerdekaan pers saat ini. Kegamangan itu tidak hanya dialami masyarakat pers, tetapi juga masyarakat umum. Masyarakat umum, misalnya, terkejut ketika melihat dan membaca judul berita dari sebuah media yang terasa vulgar. Sebaliknya, masyarakat pers pun gamang. "Saat ini sebenarnya situasi transisi. Situasi transisi tidak menentu, entah sampai kapan," katanya. 

Menurut Siregar, sejumlah kalangan menilai pers telah mempraktikkan "jurnalisme anarki", "jurnalisme teror", dan "jurnalisme adu domba". "Karena itu, banyak yang minta Dewan Pers bersikap represif dan proaktif. Tetapi, sejak awal Dewan tidak berpretensi menjadi tirani baru setelah Departemen Penerangan ditiadakan," katanya. (TRA/INU)

Ribuan Umat Islam Laksanakan Zikir Bersama 
di Masjid Agung Baiturrahim 
Ahad, 26 Oktober 2003 01:00 WIB 
GORONTALO--MIOL: Ribuan warga Muslim se Provinsi Gorontalo dari berbagai komponen Islam serta masyarakat, Sabtu Pagi, melaksanakan zikir bersama bertempat di Masjid Agung, Baitulrahim Gorontalo.
Pemantauan ANTARA, warga muslim dari berbagai wilayah se Gorontalo sejak pagi mulai berdatangan ke lokasi tempat pelaksanaan acara bertemakan "Hulontadlo Berzikir".

Berbagai organisasi Islam se-Gorontalo seperti IMM, HMI, KAHMI, Pondok Pesantren, Madrasah serta para pejabat dari tingkat II, anggota dewan, dan tokoh adat, agama ikut bersama-sama melaksanakan acara yang untuk pertama dilaksanakan di daerah itu.

Gubernur Gorontalo mengatakan, bahwa acara zikir bersama tersebut telah mendatangkan empat orang Dai Kondang dari Jakarta yakni Uztad KH Mohamad Abdul Syukur, KH Amang Safrudin, KH Muhamad Yusup AS serta KH Muhamad Hudannul Shidiq.

"Para Uztad tersebut sering melaksanakan acara keagamaan nasional di Masjid Istiglal Jakarta," kata Gubernur Gorontalo, Fadel Muhamad. Hulontahlo berzikir merupakan acara religius sebagai bentuk warga Gorontalo dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1424 Hijriah yang diselenggarakan oleh Ikatan Persaudaraan Haji bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo.

Selain itu, acara tersebut merupakan upaya untuk mendekatkan diri bagi masyarakat Gorontalo kepada sang pencipta serta lebih memperkokoh sarana silahturami dalam rangka memperkokoh Ukhuwah Islamiah.
(Ant/Ol-01)

Berharap Gerbang Mina Bahari Menjadi Gerbang Kesejahteraan 
Rabu, 22 Oktober 2003 
Gorontalo-Kompas-PERHELATAN akbar benama Gerbang Mina Bahari (Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan) baru saja dicanangkan Presiden Megawati Soekarnoputri di atas KRI Tanjung Dalpele di Perairan Teluk Tomini, Provinsi Gorontalo, Sabtu (11/10) lalu. Sisa-sisa keramaiannya masih terasa benar di Gorontalo. Gemanya pun, mudah-mudahan tetap bergaung, seperti ketika acara ini digelar. MENTERI Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri dan pejabat dari instansi terkait, pengusaha di bidang perikanan serta perbankan hadir di acara ini. Tiga gubernur yakni Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Gubernur Sulawesi Utara AJ Sondakh, dan Gubernur Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele turut hadir. Tidak ketinggalan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kent Sondakh yang selain sebagai tuan rumah di KRI Tanjung Dalpele, juga ’punggawa’ pasukan penjaga perairan Indonesia.

Tanpa sepatah pun kata, Sabtu sore itu, Presiden menekan tombol sebagai tanda dicanangkannya Gerbang Nasional Mina Bahari. Gerakan yang diharapkan dapat menjawab persoalan kelautan selama ini. Harapan untuk mengatasi krisis ekonomi, mensejahterakan masyarakat khususnya nelayan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi perikanan sekaligus peningkatan konsumsi ikan, serta hal-hal terkait lainnya.

Tidak salah agaknya bila banyak yang berharap. Pasalnya sejak sekian lama, kendati menjadi salah satu potensi terbesar di Indonesia, sektor kelautan memang masih belum dapat memberi banyak, bahkan hingga Departemen Kelautan dan Perikanan terbentuk.

Nelayan miskin

Selama beberapa dekade pembangunan, gambaran nelayan umumnya masih saja miskin, dengan rumah-rumah kumuh, hidup jauh dari berkecukupan, dan fakta-fakta lain yang tepat menggambarkan kemiskinan. Akan halnya usaha perikanan sendiri, atau usaha lain yang terkait dengan kelautan, tidak banyak yang berjalan baik. Produksi ikan sangat rendah, dibanding potensi lestari yang dimiliki. Bahkan boleh dikatakan, tidak seperti bidang usaha lainnya seperti bisnis properti, waralaba, atau industri barang jadi misalnya, tidak banyak pengusaha yang melirik, apalagi menanamkan investasinya di sektor ini. Devisa dari laut, tentu saja tidak bisa diharap menyumbang perbaikan krisis ekonomi. Tidak salah agaknya, bila pihak perbankan pun enggan mengucurkan kreditnya di sektor kelautan. Singkat kata, sektor ini menjadi terbelakang dan terkesan dikesampingkan.

Data dan fakta-fakta berikut sebagaimana dikatidakan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, agaknya dapat mewakili kenyataan yang disebut di atas. Untuk produksi ikan hingga tahun 1998, jumlahnya baru empat juta ton. Sementara devisa dari perikanan pada tahun yang sama baru 1,6 juta dollar AS.

Sebelum departemen ini terbentuk, tidak ada pendapatan negara bukan pajak dari sektor ini. Bahkan sumbangan sub sektor perikanan dari produk primer terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 1998, baru mencapai angka Rp 25 triliun.

Padahal, total nilai ekonomi potensi sumber daya perikanan Indonesia diperkirakan 82,06 miliar dollar AS. Ini belum termasuk potensi yang dapat dikembangkan dari sektor pariwisata bahari maupun perhubungan laut.
Yang menyedihkan, selama beberapa tahun, kerugian negara dari pencurian ikan lebih dari Rp 5 miliar per tahun. Ini disebabkan oleh besarnya penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan-nelayan yang menggunakan kapal berbendera asing di perairan Indonesia.

Dengan segala keterbatasannya, berbagai upaya TNI AL dapat menekan kerugian akibat pecurian ikan hingga tinggal Rp 1 miliar. Dari lebih 5.000 kapal berbendera asing yang selama ini beroperasi di wilayah perairan Indonesia, 4.000 di antaranya sudah ditertibkan aparat TNI AL.

Artinya, pemerintah bukannya tidak melakukan apa-apa. Upaya memaksimalkan potensi kelautan dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor perikanan terus dilakukan. Ini di antaranya dibuktikan dengan mulai meningkatnya produksi ikan kendati angkanya belum besar. Sebagai contoh, kalau pada tahun 1998 total produksi ikan hanya empat juta ton, maka tahun 2002 meningkat jadi 5,6 juta ton.
Dari total produksi tersebut, lima juta ton untuk konsumsi dalam negeri sedangkan sisanya diekspor dengan penghasilan devisa sekitar 2,1 miliar dollar AS. Ini berarti meningkat sekitar 500 juta dollar dibanding devisa perikanan pada tahun 1998 yang 1,6 juta dollar.

"Sebelum ada Departemen Kelautan dan Perikanan, tidak ada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan. Tapi, sejak departemen ini terbentuk, sektor ini telah menyumbang PNBP Rp 300 miliar.Tahun ini kami berupaya mencapai Rp 450 miliar dan tahun depan menargetkan Rp 700-900 miliar," ujar Menteri.

Sumbangan subsektor perikanan dari produk primer terhadap PDB juga naik. Kalau pada 1998 hanya dua persen atau Rp 25 triliun, tahun 2002 meningkat tiga persen menjadi Rp 47 triliun. Bila dihitung dengan produk sekunder atau olahannya maka kontribusi perikanan pada PDB hampir 100 persen.

Sebagai jawaban

Kendati ada peningkatan, diakui hasilnya belum maksimal. Ini pula alasan dilaksanakannya program Gerbang Mina Bahari. Memang, selama ini sudah banyak program yang dilaksanakan pemerintah untuk sektor kelautan dan perikanan, tapi nyatanya tidak banyak yang mencapai target seperti saat program disusun. Singkat kata, program yang sudah-sudah, belum bisa menjadi terobosan yang bisa membantu mengatasi krisis ekonomi.

Gerbang Mina Bahari adalah upaya menggarap dan memaksimalkan potensi kelautan sekaligus menjawab semua permasalahan kelautan dan perikanan secara sinergi antara masyarakat khususnya nelayan, pemerintah dan pengusaha, termasuk perbankan.

"Selama ini, sudah banyak program untuk perikanan dilaksanakan pemerintah. Tapi tidak banyak yang berhasil karena tidak ada sinergi. Semuanya seperti berjalan sendiri-sendiri. Padahal persoalan kelautan adalah persoalan bersama yang harus diselesaikan bersama-sama," ujar Tuti Pudjiastuti, salah satu pengusaha ikan dari Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat.

Seperti diakui Rokhmin Dahuri, hingga saat ini, kendati bukan berarti tidak ada keberhasilan, berbagai kendala masih dihadapi. "Secara teknis internal, persoalan yang menghambat kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan di antaranya adalah ketimpangan armada penangkapan ikan, rendahnya kualitas SDM dan teknologi, serta kemampuan penanganan dan pengolahan hasil-hasil komoditas perikanan. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana pemasaran membuat harga-harga faktor produksi tidak stabil," ujarnya.

Di samping persoalan ini, masalah makro-struktural ternyata lebih menghambat ketimbang persoalan teknis-internal. Persoalan ini terkait dengan kebijakan moneter dan fiskal, kepastian hukum dan keamanan berusaha, kebijakan ekspor-impor, kebijakan perpajakan dan retribusi, euforia ekonomi daerah, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan.

"Sebagai contoh, suku bunga usaha kelautan dan perikanan di Indonesia masih tergolong tinggi, sulit diakses nelayan, dan disamakan dengan suku bunga sektor lainnya. Padahal sumber daya kelautan dan perikanan memiliki karakteristik yang khas seperti ketergantungan pada musim dan alam, elastisitas harga yang tinggi, dan tingkat risiko usaha yang tinggi pula," ujar Rokhmin.

Jadi harapan

Maka pemerintah berharap Gerbang Mina Bahari bisa benar-benar menjadi jawaban. Pasalnya selain sebagai program nasional, program ini juga dilaksanakan bersinergi dengan melibatkan banyak pihak. Pemerintah juga sudah menetapkan sasaran jangka pendek dan jangka panjang.

"Dalam jangka pendek gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan hingga 9,5 juta ton tahun 2006. Selain itu dapat memberi kontribusi pada PDB nasional 10 persen, devisa ekspor 10 miliar dollar AS, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 7,4 juta orang dan tingkat konsumsi ikan 30 kilogram per kapita per tahun," tambahnya.

Untuk mencapai sasaran ada beberapa proyek unggulan yang dilaksanakan yakni pengembangan industri tambak udang terpadu di tujuh provinsi yakni Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Barat, serta Gorontalo.

Selain itu, pengembangan lima pabrik industri rumput laut di Jatim dan Jateng, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Papua serta pengembangan pabrik kerang di Sumatera Utara, Lampung, Jatim, Sumsel, dan Kalsel. Pengembangan industri lain yang juga menjadi sasaran adalah industri sosis patin di DKI Jakarta, Jabar, Jambi, Sumsel, dan Kalsel.

Untuk pengembangan industri perikanan tangkap terpadu, dipilih daerah Sabang-Aceh, Batam-Riau, Nias-Sumatera Barat, Bangka-Belitung, Nusa Tenggara Barat, Bitung-Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Sedangkan pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya, akan dikembangkan di 300 kabupaten/kota. Ini ditambah lagi dengan pengembangan usaha budidaya kerapu di Bali Barat.

Dalam jangka panjang, gerakan ini juga diharapkan menciptidakan pembangunan sistem bisnis perikanan terpadu di setiap kabupaten/kota pesisir. Di daerah-daerah ini akan didirikan pabrik pengolahan ikan sebagai basis industri perikanan. Model ini dibangun dengan mengintegrasikan usaha produksi primer dengan pengolahan dan pascapanen termasuk pemasaran melalui kemitraan antara nelayan dan pembudidaya ikan, pengusaha, dan pemerintah.Untuk mencapai sasaran ini tentu dibutuhkan prasyarat dan dukungan dari semua pihak. Mulai dari dukungan politik sampai kebijakan moneter khususnya mengenai kredit dan fiskal. "Kami berharap kelautan dan perikanan juga ditetapkan sebagai sektor pembangunan tersendiri dalam nomenklatur APBN, sehingga ada biro atau direktorat khusus tentang kelautan dan perikanan di Bappenas," jelas Rokhmin.

Dukungan lain yang dianggap penting adalah dari Departemen Keuangan dan Bappenas untuk mengalokasikan budget APBN dan ketersediaan dana kredit. Selain itu dukungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah untuk pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, irigasi, dan sinkronisasi tata ruang darat dan laut.Dukungan akan listrik, BBM, dan sumber energi lain, diharapkan dari Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral dan dukungan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan penguatan dan pengembangan pasar ekspor serta pengendalian pencemaran industri.

Dukungan lain yang tidak kalah penting adalah perbankan untuk menyalurkan kredit dan permodalan, serta TNI dan Polri untuk menjamin keamanan berusaha dan pengawasan. Semoga Gerbang Mina Bahari ini benar-benar dapat jadi gerbang kesejahteraan, gerbang untuk pemulihan ekonomi. (Reny Sri Ayu Taslim)

Kita Suka Sekolah, tapi ti Mama deng ti Papa Tidak Ada Doi... 
Rabu, 15 Oktober 2003 
Gorontalo-Kompas- SIANG itu, harusnya SD Negeri 61 Kota Gorontalo sudah tutup. Sejak lama, aktivitas belajar-mengajar di sekolah ini hanya berlangsung pagi hari. Tapi sejak pertengahan Agustus lalu, saat siswa-siswi yang masuk pagi pulang, gerbang sekolah tidak ditutup. Tidak seperti ruang-ruang kelas yang biasanya tertutup, siang itu, empat pintu kelas dibiarkan terbuka. Sejumlah guru yang tidak pulang asyik bercakap-cakap sembari mengaso.

Tidak berapa lama, puluhan siswa berseragam putih-merah tampak memasuki gerbang sekolah. Selintas, tidak ada bedanya mereka dengan siswa-siswi sekolah lain atau siswa-siswi yang masuk pagi. Sedikit perbedaan tampak saat melihat mereka dari dekat.

Umumnya kulit tubuh mereka tampak legam. Potongan tubuh maupun wajahnya pun agak berbeda. Sebagian di antaranya tampak sudah ’berumur’ untuk ukuran anak berseragam putih-merah. Bahkan beberapa di antaranya tampak agak gempal dan berotot. Usianya jelas bukan usia anak SD. Muhammad, misalnya, siswa kelas V, berumur 13 tahun. Atau Ferianto yang berusia 14 tahun tapi masih duduk di kelas V. Bahkan Alfian Alfanu, lebih pantas berseragam putih abu-abu ketimbang putih-merah. Usianya yang 17 tahun, lebih pantas duduk di bangku SMU. Bahkan salah satu siswa SMU berusia 20 tahun.
Mereka memang beda. Boleh dikata mereka adalah siswa- siswa istimewa di Gorontalo. Istimewa bukan hanya karena usia yang lewat batas untuk sekolah di SD, tapi juga karena keistimewaan lain yang diperoleh. Mereka, misalnya, bersekolah gratis. Segala keperluan sekolah, seperti uang sekolah, buku, seragam, sepatu, tas, dan lainnya, diperoleh gratis. Bahkan untuk duduk di bangku sekolah ini, mereka dibayar Rp 5.000 per siswa per hari!

Sehari-harinya anak-anak ini bekerja di pasar. Ada yang jadi kuli angkut barang, ada yang jadi buruh membantu para pedagang, dan segala pekerjaan di mana tenaga mereka dibutuhkan. Uang Rp 5.000 yang dibayarkan pada mereka lebih sebagai kompensasi atas kesediaan mereka tidak mencari uang sejak siang hingga sore hari dan duduk di dalam kelas.

"KITA suka sekolah..., tapi ti mama deng ti papa tidak ada doi...," tutur Ferianto, Senin (13/10) siang itu di SD Negeri 61, Kota Gorontalo. Kalimat dalam bahasa dan dialek Gorontalo tersebut, bila diindonesiakan berarti, "Saya mau sekolah, tapi mama dan papa tidak punya uang."

Ungkapan ini menjadi kalimat pembuka saat Feri berkisah tentang keputusan ibunya tiga tahun silam. Saat itu Feri kelas V SD saat ayahnya berpulang. Ibunya yang tidak bekerja, praktis membuat kehidupan ekonomi keluarga ini morat-marit. Andre kecil yang kebetulan sulung di antara empat bersaudara, terpaksa pasrah saat ibunya memintanya berhenti sekolah. Tanggung jawab sebagai anak tertua membuat Andre turun ke pasar menjadi kuli angkut barang.

Tidak jauh beda dengan Muhammad. Kendati kedua orangtuanya masih ada, tetapi penghasilan ayahnya sebagai buruh tambak dan ibunya yang menjual pisang goreng tidak bisa menutupi biaya sekolahnya. Jangankan uang sekolah, makan sehari-hari saja enam sekeluarga ini kadang tidak tercukupi. Putus sekolah dan jadi kuli angkut barang, jelas adalah pilihan kendati terpaksa. Pun dengan Andre (11), atau Alfian dan 67 anak lainnya yang sehari-hari jadi kuli di Pasar Sentral Kota Gorontalo.

Akan tetapi mereka beruntung. Lewat program menyekolahkan anak-anak tidak mampu yang dilaksanakan PKK Provinsi Gorontalo, anak-anak ini bisa bersekolah lagi. Adalah Hana Hasanah, istri Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, yang prihatin pada kehidupan anak-anak ini. "Saya hanya berpikir, sudahlah putus sekolah, setiap hari mereka harus di pasar, berada dalam kehidupan pasar yang keras, bergaul dengan preman-preman pasar. Mungkin dengan bersekolah, mereka bisa sedikit berubah. Tadinya, kami berpikir mau memberi mereka pendidikan keterampilan saja. Tapi tetap saja percuma, toh kalau tidak ada modal, keterampilan mereka sia- sia juga. Setelah berembuk dengan anggota PKK yang lain, diputuskan menyekolahkan mereka dengan cara biasa, layaknya sekolah umum. Kurikulum dan mata pelajaran yang digunakan juga mengacu kurikulum di sekolah- sekolah umum," jelas Hana. Pilihan ini jelas sulit. Tidak mudah mengajak anak-anak ini kembali bersekolah, mengingat mereka terbiasa bekerja dan menerima uang. Makanya, kompensasi Rp 5.000 per siswa per hari yang dibayarkan langsung setiap pulang sekolah adalah alternatif.

"Awalnya uang ini adalah pengganti penghasilan mereka yang hilang karena tidak bekerja. Selain itu iming-iming agar mereka mau sekolah. Mudah-mudahan, lama-kelamaan mereka sekolah bukan lagi karena uang, tapi karena kemauan untuk belajar. Tapi uang ini akan tetap kami bayarkan selama mereka bersekolah, karena kami sadar mereka semua adalah tulang punggung keluarga," kata Hana. Persoalan tidak selesai sampai di sini, karena biaya tetap jadi kendala utama. PKK tidak punya anggaran untuk ini, padahal, PKK pun segan harus nebeng di APBD. "Akhirnya kami mencari dana dengan berbagai cara. Misalnya mengaktifkan usaha PKK yang bisa menghasilkan uang. Kami juga mengadakan malam dana Peduli Kemiskinan. Alhamdulillah, dari malam dana kami mengumpulkan Rp 150 juta. Ada juga sumbangan Sekjen Pendidikan dan Kebudayaan Rp 50 juta serta dana-dana lain dari usaha PKK. Setidaknya untuk modal awal, program ini bisa kami jalankan," jelasnya.

Uang yang terkumpul ini kemudian digunakan membeli keperluan sekolah anak-anak ini mulai dari seragam hingga buku-buku. Setiap anak mendapat dua pasang seragam dan dua pasang sepatu. Sebanyak 30 anak di SLTP, 35 anak di SD, dan dua sisanya di SMU. Untuk siswa SD dan SLTP, sekolahnya menggunakan SD Negeri 61, sementara dua siswa SMU dititipkan di salah satu SMU di Gorontalo, bergabung dengan siswa lainnya. Dana yang ada juga digunakan membayar uang sekolah dan gaji guru. Sebanyak 15 guru SMP dan tujuh guru SD diikutkan dalam program ini. Guru SD digaji Rp 300.000 per bulan dan guru SMP Rp 200.000 per bulan. Sisanya untuk membayar kompensasi Rp 5.000 per siswa per hari.

"Setidaknya sampai tahun 2004, dana kami cukup untuk gaji maupun pembayaran anak-anak ini. Selebihnya, kami terus mencari dana melalui usaha PKK maupun sumbangan donatur-donatur lain yang bersedia. Kami bertekad program ini jalan terus, hingga semua anak-anak menyelesaikan SMU. Kami juga akan melanjutkan program ini ke pasar- pasar lain, atau ke tempat-tempat lain di mana banyak anak putus sekolah," tambah Hana.

Upaya PKK Provinsi Gorontalo ini bukan tanpa hasil. Ini antara lain terlihat dari minat dan kemauan belajar anak- anak yang kian hari kian baik. Perilaku mereka pun, diakui para guru yang mengajar, mulai berubah, tidak lagi liar.
"Memang butuh kesabaran yang lebih besar untuk menghadapi anak-anak ini. Pertama kali mengajar mereka, saya hampir putus asa. Sudah sulit menerima pelajaran, perilaku mereka pun boleh dikata masih liar. Mereka sangat bandel. Tapi, dengan kesabaran, mereka mulai berubah. Mereka mulai sopan," ujar Suniar, wali kelas 5A.

Lain lagi kata Sri Dewi, wali kelas V B. "Kalau ada pelajaran yang sulit mereka terima, kami harus menerangkan sambil membujuk. Tidak bisa dikerasi atau ditegasi seperti anak-anak lain. Tapi beruntung, sebulan program ini jalan, sudah ada perubahan," ujarnya. Untuk soal disiplin, PKK juga punya cara lain, yakni memotong uang harian. Untuk kesalahan terlambat atau tidak mengenakan seragam misalnya, masing-masing kena denda Rp 1.000, sedangkan mereka yang berkelahi dipotong Rp 2.500. "Rupanya model denda seperti ini ada gunanya juga, karena tidak ada yang mau uang hariannya dipotong," kata Hana.

Jelas saja. Karena seperti kata Andre, Feri, Alfian, atau yang lain, uang gaji sekolah ini biasanya langsung diberikan kepada ibu mereka sepulang sekolah. Sebagian lagi uangnya ditabung.... (Reny Sri Ayu Taslim)

Presiden Canangkan Gerbang Mina Bahari

Ahad, 12 Oktober 2003
Teluk Tomini, Kompas - Presiden Megawati Soekarnoputri, Sabtu (11/10/03), mencanangkan Gerakan Pembangunan Nasional Kelautan dan Perikanan atau Gerbang Mina Bahari di atas KRI Teluk Daltele, di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengatakan, penertiban kapal asing yang selama ini menangkap ikan di perairan Indonesia telah menekan kerugian negara dari sektor perikanan. "Sebelumnya akibat pencurian ikan Indonesia kehilangan devisa 5 miliar dollar AS, kini setelah penertiban kapal asing oleh TNI AL kerugian bisa ditekan hanya tinggal 1 miliar dollar AS," kata Rokhmin Dahuri.

Presiden bersama suami, Taufik Kiemas, tiba di KRI Teluk Daltele dengan menggunakan KM Hiu milik Departemen Kelautan dan Perikanan pukul 15.00 WITA. Usai menekan tombol sebagai tanda dimulainya pencanangan Gerbang Mina Bahari, Presiden bersama rombongan meninggalkan KRI Teluk Daltele menuju Pulau Togian. Selanjutnya dengan menggunakan helikopter, Presiden diterbangkan menuju Bandara Jalaluddin di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo Presiden langsung terbang ke Jakarta.
Gerbang Mina Bahari merupakan upaya untuk menggarap dan memaksimalkan sektor perikanan dan kelautan, sekaligus menjawab semua permasalahan kelautan yang dilakukan secara sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha.

Dalam jangka pendek, Gerakan Mina Bahari diharapkan dapat memproduksi perikanan hingga 9,5 juta ton pada tahun 2006. Selain itu, diharapkan pula memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 10 persen dari seluruh ekspor 10 miliar dollar AS dengan menyerap tenaga kerja 7,4 juta orang.

Tertibkan 4.000 kapal

Rokhmin Dahuri menjelaskan, setelah TNI AL melakukan penertiban terhadap kapal asing secara berkesinambungan, sebanyak 4.000 kapal telah ditangkap."Kita sangat berterima kasih atas upaya TNI AL yang berhasil menertibkan kapal-kapal asing yang melakukan pencurian di perairan Indonesia. Setelah TNI AL melakukan penertiban, sebanyak 4.000 kapal berhasil diamankan. Kalau dulu, sebelum ada penertiban terdapat sekitar 5.000 kapal asing. Kerugian yang dulu mencapai 5 miliar dollar AS, kini tinggal 1 miliar dollar AS," kata Rokhmin.

Menurut Rokhmin, saat ini pihaknya terus berupaya untuk mendapatkan devisa negara dari sektor kelautan dan perikanan. Sebagai contoh, katanya, bila pada tahun 1998 total produksi ikan hanya 4 juta ton, pada tahun 2002 meningkat menjadi 5,6 juta ton. Dari seluruh total produksi itu, sebanyak 5 juta ton ditujukan untuk produksi dalam negeri dan sisanya untuk ekspor dengan pemasukan devisa sebesar 2,1 miliar dollar AS. (REN)

Haz: Ulama atau Tokoh Islam Indonesia Bukan Teroris 
Sabtu, 20 September 2003 20:09 WIB 
GORONTALO--MIOL: Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz menegaskan, para ulama dan tokoh Islam di Indonesia bukan tokoh teroris, sehingga bila ada anggapan seperti itu sangat keliru. Aksi sekelompok orang yang ingin mengacaukan kegamaan bukan program dari tokoh agama manapun. Penegasan itu dikatakan Wapres ketika membuka seminar 'Pengembangan Budaya Islam Kawasan Timur Indonesia' di Madrasah Aliah Negeri (MAN) Insan Cendekia Gorontalo, Sabtu.

Wapres Hamzah Haz mengatakan, para teroris yang sementara ini sedang diproses, tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama manapun dan organisasi Islami tidak pernah mentolerir kejadian itu.Aksi dilakukan sekelompok orang yang ingin mengacaukan kegamaan di Indonesia bukan merupakan program dari tokoh agama manapun, karena tidak ada satu agama membenarkan kaumnya untuk saling membunuh satu sama lain.

Untuk menghindari dan menghilangkan masalah tersebut, maka saat ini sarana pendidikan harus ditingkatkan, terutama menyangkut ahlak maupun mental agar nantinya tidak ada orang yang bodoh dam ingin mencelakakan orang lain. Seperti halnya dengan pendapat Wapres, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan pihaknya hanya menangkap para tersangka yang diduga melakukan aksi terorisme. Hal itu tidak terkait dengan apakah tersangka itu aktivis masjid atau bukan.

Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Zainuri Lubis kepada Antara di Jakarta, Sabtu, mengatakan, pihaknya tidak berpikir sama sekali bahwa penangkapan itu berkaitan dengan agama Islam.
"Kita tidak berpikir sama sekali kalau penangkapan ini ditujukan kepada aktivis masjid atau bukan. Juga, ini tidak terkait dengan alumni Afghanistan, Poso, atau Ambon. Polisi hanya menangkap orang yang diduga kuat terkait dengan aksi terorisme," ujarnya.*

Karena itu, ia mengharapkan, semua pihak termasuk media massa tidak lagi mengaitkan penangkapan itu dengan istilah aktivis masjid atau penculikan. Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan sejumlah kalangan bahwa polisi sengaja melakukan penangkapan terhadap aktivis masjid, yang diduga terkait aksi terorisme. Mereka juga menilai polisi tidak melakukan penangkapan sesuai prosedur yang berlaku. Menurut Zainuri, dasar penangkapan terhadap para tersangka terorisme itu adalah UU no 15 Tahun 2003 tentang antiterorisme. "Polisi melakukan penangkapan sudah disertai bukti-bukti sesuai dengan prosedur yang berlaku," ujarnya.

Namun, ia mengatakan, jika memang dianggap terjadi kesalahan prosedur dalam penangkapan itu maka semua pihak bisa memberikan fungsi pengawasannya kepada polisi. "Kalangan media, DPR, Komnas HAM, dan LSM lainnya bisa memberikan fungsi pengawasannya," ujar Zainuri.*

Pada kesempatan di Gorontalo itu, Wapres meminta kepada bupati dan gubernur serta muspida agar dalam melaksanakan pembangunan harus memperhatikan masalah pendidikan, karena pendidikan merupakan suatu pilar bagi pembangunan daerah.

"Jika perlu, anggaran untuk pendidikan di setiap daerah alokasinya sebesar 30 persen dari total APBD," kata Wapres Hamzah Haz. (Ant/O-1)

Laut, "Tambang" Provinsi Gorontalo 
yang Belum Digarap Maksimal 
Kamis, 25 September 2003 

Gorontalo–Kompas–GORONTALO sangat kaya akan hasil laut, memang kenyataan yang tidak boleh dimungkiri. Tidak berlebihan juga kiranya jika menyebut laut sebagai "tambang" Gorontalo. Faktanya, Provinsi yang baru lahir 22 Desember 2000 ini memang dikelilingi laut. Di pantai selatan atau di Teluk Tomini, misalnya, terdapat garis pantai sepanjang lebih kurang 330 kilometer. Dan di pantai utara atau Laut Sulawesi, terdapat garis pantai sepanjang lebih kurang 230 km.

Kedua sisi pantai ini memiliki kelebihannya masing-masing. Pantai utara yang juga merupakan perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Laut Sulawesi, kaya akan ikan pelagis. Sementara di pantai selatan atau yang lebih dikenal sebagai Teluk Tomini, sangat banyak yang meyakini sebagai perairan yang memiliki kekayaan hayati paling lengkap di dunia. Keyakinan ini boleh jadi benar, mengingat Teluk Tomini dilewati garis khatulistiwa.

Sebagai gambaran, selain ikan tuna, laut Gorontalo juga kaya akan cakalang, layang, tongkol, kakap, kerapu, dan beragam ikan lainnya. Belum lagi beragam cumi-cumi, lobster, dan juga kerang-kerangan. Bahkan, sejumlah besar wilayah pesisir di Gorontalo sangat potensial untuk pengembangan budi daya perairan. Daerah ini potensial untuk budi daya udang windu, rumput laut, teripang pasir, kerapu tikus, tuna, kepiting bakau, dan lainnya. Belum lagi kalau kita bicara soal pengembangan perikanan darat.
Dengan fakta ini, laut menjadi salah satu andalan sumber pemasukan tidak hanya bagi pemerintah provinsi, tetapi juga masyarakat. Maka tidak heran, sejak Fadel Muhammad memimpin provinsi ke-32 ini, perhatiannya dicurahkan ke laut.

"Kekayaan kami di sini selain jagung, ya, di laut ini. Artinya, untuk membangun daerah ini, kedua potensi ini, terutama laut, yang harus dimaksimalkan," ujar Fadel. Agaknya, Fadel tidak sekadar berucap. Setibanya di Gorontalo dan menjadi gubernur, perhatiannya memang dicurahkan di laut. Untuk segala tetek bengek soal laut, Fadel memulainya dari nelayan. Alasannya sederhana saja, nelayan adalah ujung tombak untuk urusan mencari ikan. Maka, Fadel pun mendatangi para pencari ikan ini di kampung-kampung nelayan. Yang pertama ditanya soal harga pembelian ikan hasil tangkapan nelayan oleh pengusaha. Jawaban yang diperoleh tentu saja cukup mengejutkan, Rp 7.500 per kilogram untuk ikan tuna. Itu sudah harga yang paling tinggi.

"Saya kemudian mendatangi para pengusaha dan pedagang pengumpul ikan. Saya kumpulkan mereka semua. Lalu saya minta mereka menaikkan harga beli ikan menjadi Rp 15.000 per kilogram. Tentu saja mereka menolak, tetapi saya tetap ngotot. Sebagai gantinya, saya minta mereka mengemukakan apa kesulitannya dalam urusan usaha perikanan," ujar Fadel. Singkat cerita, kesepakatan pun tercapai. Pedagang dan pengusaha setuju menaikkan harga beli ikan sesuai keinginan pemerintah. Hasilnya? Saat ini setidaknya sudah ada tiga perusahaan besar di Gorontalo yang secara intens mengekspor ikan ke Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Amerika Serikat, Eropa, dan berbagai negara lain. Perusahaan ini antara lain PT Kurenai Jaya dan PT Sinar Ponula Deheto. Bahkan, saat ini salah satu perusahaan perikanan terbesar di Indonesia, PT Bukaka, mulai melirik Gorontalo.

KENDATI kekayaan Gorontalo berada di laut, toh hingga saat ini sumber daya laut ini belum tergarap maksimal. Sebagai gambaran, dari potensi lestari 82,200 ton per tahun, sampai saat ini baru sekitar 27,39 persen hasil laut Gorontalo yang dimanfaatkan. Umumnya armada penangkapan di Gorontalo berupa kapal yang berukuran di bawah 30 GT. Kapal-kapal seperti ini hanya mampu menjangkau jalur penangkapan I dan II. "Ke depan, untuk mendorong perikanan tangkap di Gorontalo, teknologi dan armada penangkapan akan dikembangkan agar dapat menjangkau perairan ZEE Laut Sulawesi," ujar Fadel Muhammad.

Tentu saja bukan soal mudah menyelesaikan persoalan ini. Banyak sebab lain di samping persoalan teknis, soal kapal, dan peralatan tangkap tadi. Hampir semuanya klasik. Sebut saja soal akses permodalan yang kurang memadai, akses pasar, dan keterbatasan sarana/prasarana pendukung. Untuk akses pasar, misalnya, baik dari maupun menuju ke Gorontalo, masih kurang memadai. Bandara Djalaluddin hingga kini masih belum dapat didarati pesawat berbadan lebar. Sedangkan pelabuhan laut yang ada belum banyak disinggahi kapal-kapal penumpang. Dampaknya tentu saja berupa tingginya biaya pada setiap unit usaha atau kegiatan. Pasalnya, setiap transaksi perdagangan yang dilakukan di Gorontalo, harus melalui jalur Manado atau Palu. Padahal, kedua daerah ini nyaris sama jauhnya dari Gorontalo. Untuk sampai ke Manado, dengan kendaraan darat misalnya, perjalanan harus ditempuh minimal delapan jam. Sementara untuk ke Palu dibutuhkan waktu lebih dari 12 jam, dengan kondisi jalan yang tidak seluruhnya mulus. Padahal, sebagian besar produk unggulan Gorontalo, di antaranya ikan, termasuk dalam kategori perishable goods mengingat kecepatan penurunan mutunya. 

Yang tidak kalah penting adalah soal sumber daya manusia, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sebagai catatan, hingga akhir tahun 2002 penduduk Gorontalo masih 844.736 jiwa dengan luas wilayah 12.215,45 kilometer persegi (tingkat kepadatan penduduk hanya sekitar 68 jiwa per km²). Itu kalau dilihat dari sudut kuantitas. Dari segi kualitas, persoalannya tidak kalah peliknya. Pasalnya, kata Fadel, kapasitas sumber daya manusia di Gorontalo-baik sebagai produsen maupun pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan-masih rendah, terutama kemampuan menerima apalagi menguasai teknologi maju. Masih banyak pula yang belum memiliki wawasan yang berorientasi masa depan. (RENY SRI AYU TASLIM)

Bank Muamalat Resmi Beroperasi di Gorontalo
Rabu, 3 September 2003
Gorontalo–GP-Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo diresmikan oleh Gubernur Gorontalo Ir. Fadel Muhammad yang sekaligus sebagai nasabah pertama, pada Rabu, 3 September 2003. Bank ini beralamat di Jalan Raja Eyato no. 35A, Kota Gorontalo, Telefon (0435)-831747, Faksimile (0435)-830260.

Bank Muamalat berdiri sejak 1 Mei 1992,  dan Bank Muamalat Cabang Gorontalo merupakan cabang yang ke-30 se-Indonesia, dan sebagai outlet ke-88. Modal awal Bank Muamalat adalah Rp 106 miliar, sekarang (September 2003) mencapai Rp 2,6 triliun. Kepala Kantor Cabang Gorontalo adalah Moedigdo Sigit Prakoso.